Gerindra Minta Permenaker 2/2022 Dicabut, Tak Sejalan dengan Semangat Pemulihan Ekonomi Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dicabut karena ada mekanisme penarikan baru bisa dilakukan pekerja saat berusia 56 tahun.

Permenaker tersebut dinilai menuai kritik dari banyak pihak lantaran merugikan para pekerja yang tengah sulit akibat kondisi pandemi.

"Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 harus dicabut karena di masa pandemi Covid-19, tunjangan JHT yang telah dikumpulkan BPJS menjadi sandaran utama bagi para pekerja baik buruh pabrik ataupun perkantoran," kata Muzani dalam keterangannya, Senin (14/2/2022).

Muzani mengatakan, dana JHT merupakan harapan utama bagi para buruh maupun pekerja kantor ketika sudah tak bekerja atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut dia, uang JHT yang akan digunakan itu biasanya menjadi modal usaha untuk memulai profesi barunya.

Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa jutaan orang telah terkena PHK selama pandemi Covid-19. Orang-orang yang terkena PHK, otomatis akan sulit mencari pekerjaan kembali lantaran adanya angkatan kerja baru.

Sehingga, kegunaan dana JHT dirasa menjadi tumpuan bagi para korban PHK untuk menggunakannya sebagai modal usaha kecil seperti UMKM.

"Sehingga dana JHT menjadi penting bagi mereka untuk dicairkan dan digunakan sebaik mungkin untuk bertahan hidup tanpa pekerjaan. Jadi jelas, kebijakan dari Permenaker ini tidak sejalan dengan semangat Pemulihan Ekonomi Nasional di masa pandemi," jelasnya.

Sementara itu, pemerintah juga dinilai seharusnya mengeluarkan kebijakan bagi para korban PHK di masa pandemi.

Wakil Ketua MPR itu mencontohkan, pemerintah seharusnya memberikan pelatihan keterampilan usaha bagi mereka yang berminat menjajaki dunia UMKM.

Oleh karena itu, menurutnya kebijakan pencairan dana JHT sebesar 30 persen dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah menggunakan selama 10 tahun juga bukan solusi tepat.

"Dana JHT merupakan kesempatan dan modal bagi korban PHK yang sudah tidak memiliki pendapatan tetap. Harusnya pemerintah justru memberikan keterampilan baru dan semangat baru dari penggunaan modal JHT itu," tutur dia.

"Mestinya, orang-orang yang terkena PHK menjadi fokus pemerintah untuk diberdayakan, sehingga menjadi energi baru bagi pertumbuhan kegiatan perekonomian kita," katanya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT hanya dapat dicairkan jika usia peserta BP Jamsostek mencapai 56 tahun.

Pjs Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek Dian Agung Senoaji membenarkan aturan terbaru yang diterbitkan Menaker tersebut. Ia mengatakan, hal ini sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004.

Menurut Dian, program JHT bertujuan untuk menjamin peserta menerima uang tunai pada saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, sehingga pekerja memiliki tabungan ketika memasuki masa pensiun.

Sementara itu, peserta masih bisa melakukan pencairan sebagian saldo JHT sebesar 30 persen untuk kepemilikan rumah atau 10 persen untuk keperluan lain dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun.