YLBHI Curiga Kekerasan di Wadas Sudah Direncanakan

Hal itu disampaikan Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam diskusi virtual yang diadakan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bertajuk Bekerjanya Hukum Represif - Belajar dari Kasus Wadas, Sabtu (12/2/2022).

“Kami sejak awal curiga kekerasan ini sudah direncanakan,” kata Isnur.

Diketahui viral di media sosial ratusan petugas gabungan TNI dan Polri yang masuk ke Desa Wadas, Selasa (8/2/2022).

Hal itu kemudian berujung pada penangkapan sejumlah warga Wadas oleh aparat kepolisian.

Isnur pun menyampaikan beberapa alasan yang mendasari pernyataannya. Pertama, pihak kepolisian sering melakukan patroli mulai Januari 2022.

“Di bulan Januari itu patroli semakin rutin dilakukan dan ada upaya-upaya pencopotan poster dan lain-lain,” jelasnya.

Pada awal bulan Februari, lanjut Isnur, akses menuju Desa Wadas sulit ditembus. Sebab, aparat melakukan penjagaan tidak hanya di kampung tapi juga pada setiap gang.

“Jadi ini pengkondisian masuk ke lapangan (Desa Wadas). Bahkan ada pemberitaan setiap yang mau masuk, bukan hanya pihak LBH, tapi warga yang mengangkut logistik, kebutuhan dagangan, kebutuhan makanan, dilarang. Harus dengan swab, jadi pandemi dijadikan alasan orang yang mau masuk ke warga,” papar dia.

Alasan kedua, kata Isnur, adalah tidak ditemukannya indikasi ada upaya warga untuk menyerang aparat dengan senjata tajam.

Sebaliknya, polisi malah menangkapi warga di masjid dan rumah-rumah.

“Jadi bukan kemudian warga ini menghadang, menyiapkan senjata tajam untuk menyerang kepolisian. Kita belum melihat itu, tidak ada itu,” tuturnya.

Terakhir Isnur menduga bahwa kerusuhan yang terjadi di Desa Wadas sudah didesain lebih dulu.

Sebab, ratusan aparat memasuki Desa Wadas dengan sejumlah orang tanpa seragam.

“Entah apakah itu aparat, atau mungkin preman. Tapi mereka beriringan,” ungkap dia.

Isnur sendiri sangsi ada konflik antar warga yang pro dan kontra terkait rencana penambangan di wilayah tersebut.

“Jangan-jangan chaos didesain, diciptakan untuk alasan menangkapi (warga). Tapi kita juga tidak melihat (ada) chaos di sana,” imbuh dia.

Pasca penangkapan tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah mengunjungi warga dan menyampaikan permintaan maafnya.

Kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengadakan pertemuan dengan Ganjar di Semarang Jumat (11/2/2022).

Komnas HAM meminta pendekatan keamanan tak lagi digunakan untuk menyelesaikan persoalan di Desa Wadas.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara juga mendesak agar Pemprov Jawa Tengah menyiapkan berbagai opsi penyelesaian kontlik tersebut.

Diketahui sejumlah warga Wadas menolak desanya digunakan sebagai lokasi pertambangan bahan material pembangunan Bendungan Bener.

Namun warga menilai penambangan itu akan mematikan sumber air yang menjadi sumber penghidupan masyarakat baik untuk kebutuhan rumah tangga hingga pertanian dan perkebunan.

Adapun Bendungan Bener merupakan satu dari sekian Proyek Strategis Nasional (PSN). Bendungan itu disebut akan menjadi yang tertinggi pertama di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara.