Ramai-ramai Mengecam Pengerahan Aparat di Desa Wadas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengerahan ratusan aparat bersenjata lengkap ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (8/2/2022) menuai kecaman dari banyak pihak. Pemerintah dan aparat didorong untuk mengedepankan dialog dalam mengatasi konflik lahan di sana.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas mengecam, pengepungan dan tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan.

Pihaknya mengingatkan, warga negara berhak dan sah menyampaikan aspirasi, serta mengkonsolidasikan gerakannya terkait penyelamatan kelestarian dan masa depan lingkungan hidup.

"Mengecam segala bentuk tindakan aparat kepolisian yang terindikasi bersifat intimidatif, represif dan konfrontatif," kata Busyro, dikutip dari Kompas TV.

Hal itu sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Busyro, Tindakan aparat tersebut justru akan menimbulkan ketakutan dan gangguan keamanan bagi warga Desa Wadas.

Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga meminta pemerintah untuk tidak menggunakan aksi kekerasan dan lebih mengedepankan dialog.

"Kita minta agar pemerintah tidak menggunakan cara kekerasan dan dilakukan mediasi," kata pria yang akrab disapa Gus Fahrur itu.

Menurutnya, pemerintah bisa memanfaatkan tokoh NU setempat dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan proses mediasi.

"Ia menyebutkan, pemerintah harus menghormati hak warga Desa Wadas dan tak boleh memaksakan kehendak. Hak rakyat atas tanah mereka wajib dihormati," ujarnya.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara pun mendorong polisi untuk mengevaluasi total pendekatan represif yang dilakukan dalam mengawal pengukuran lahan di Desa Wadas yang berujung pada penangkapan warga.

“Polda Jawa Tengah menarik aparat yang bertugas di Desa Wadas dan melakukan evaluasi total pendekatan yang dilakukan serta memberi sanksi kepada petugas yang terbukti melakukan kekerasan pada warga,” kata Beka.

Kritik dari DPR untuk Polri

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mengingatkan tindakan represif polisi di Wadas tidak sejalan dengan program Presisi yang diusung Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo.

"Semestinya Polri menjaga agar warga merasa aman tidak diliputi rasa takut akibat tekanan yang terjadi, karena itu dialog dan langkah persuasif yang harusnya dikedepankan," kata Taufik.

Politikus Partai Nasdem itu menegaskan, upaya paksa yang dilakukan kepolisian seperti penangkapan, penyitaan, dan penahanan harus sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia pun mendorong Komnas HAM untuk turun ke lokasi kejadian, sedangkan Polri diminta untuk mendukung dan memfasilitasi kerja Komnas HAM di Desa Wadas.

"Meminta Komnas HAM bersama Mabes Polri menjelaskan kepada publik hasil temuannya, mengingat terdapat beberapa versi informasi yang beredar di publik agar publik mendapatkan informasi yang valid, lengkap dan komprehensif," kata Taufik.

Anggota Komisi III DPR lainnya, Arsul Sani, menilai pengerahan aparat tersebut menyerupai pendekatan dalam jumlah besar tersebut mengesankan bahwa paradigma berpikir aparat keamanan dan pemerintah tentang pembangunan masih seperti era Orde Baru.

"Memangnya ada ancaman terorisme atau kerusuhan sosial di Desa Wadas itu, sehingga sampai perlu dikerahkan ratusan aparatur?" kata Arsul.

"Ini kok kayak mengulang cara-cara aparatur keamanan dalam menangani pembangunan Waduk Kedungombo zaman Orde Baru dulu," imbuhnya.

Menurut Arsul, peran aparat dalam mengawal pembangunan semestinya bukan dengan mengerahkan pasukan, tetapi mengedepankan pendekatan-pendekatan informal dengan masyarakat.

Terlebih, kata Arsul, dengan adanya semangat mengedepankan pendekatan keadilan restoratif maka penindakan aparat dan upaya paksa semestinya dihindarkan.

"Warga diajak berdialog dari hati ke hati, setelah mereka bisa menerima maka pengukuran pun dilakukan tanpa perlu pengerahan," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.

Jawaban Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengeklaim, polisi telah bertindak sesuai prosedur dalam mengawal pengukuran lahan di Desa Wadas.

Pengukuran lahan itu dilakukan untuk rencana adanya penambangan batu andesit di Desa Wadas yang akan menjadi material pembangunan Bendungan Bener.

"Memang sempat terjadi gesekan di lapangan, tetapi gesekan itu hanya ekses dari kerumuman warga masyarakat sendiri yang terlibat pro kontra atas rencana pembangunan dan Polri hanya melakukan langkah-langkah pengamanan di dalam gesekan antarwarga itu," kata Mahfud dalam konferensi pers, Rabu sore.

Mahfud pun mengeklaim situasi di Desa Wadas tenang dan damai, tidak mencekam sebagaimana terlihat dalam sejumlah video yang tersebar di media sosial.

Ia menyebutkan, 64 orang yang ditangkap polisi pun telah dipulangkan ke keluarganya masing-masing tanpa adanya praktik penyiksaan terhadap mereka.

"Di dalam kerumunan seperti itu, mungkin saja terpaksa ada tindakan-tindakan yang agak tegas, itu mungkin tidak bisa dihindarkan, tapi tidak ada satupun letusan senjata, tidak ada satupun orang jadi korban," kata Mahfud.

Ia menilai wajar apabila warga Wadas terbelah antara pro dan kontra atas rencana penambangan dan pembangunan Bendungan Bener.

Namun, ia memastikan pengukuran tanah oleh petugas akan tetap dilanjutkan didampingi pengamanan yang terukur melalui pendekatan persuasif dan dialogis.

Mahfud mengatakan, Bendungan Bener merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun untuk mengaliri sawah 15.000 hektare, sumber air baku, sumber listrik, dan mengatasi banjir.

"Agar penambangan dan pembangunan waduk ini lancar dan terus didukung oleh masyarakat, Gubernur Jawa Tengah akan melakukan dialog dengan warga Desa Wadas yang masih menolak rencana kegiatan penambangan dengan difasilitasi oleh Komnas HAM," kata Mahfud.