Klaim Kerangkeng Tempat Pembinaan, Bupati Langkat Sebut Tak Perlu Izin

Menurut Terbit, ruang yang sengaja didirikannya untuk membina para pecandu narkoba itu tidak memerlukan izin dari pihak-pihak tertentu.

Terbit mengatakan, tempat itu terbuka dan diketahui banyak pihak.

"Kalau laporan (izin) tidak (ada), tapi itu sudah umum, tidak dirahasiakan lagi," kata Terbit kepada awak media, Senin (7/2/2022).

"Kalau izin, itu bukan rehab-an, itu pembinaan," tutur dia melanjutkan.

Pembuatan ruang pembinaan itu, ucap dia, dilakukan atas permintaan masyarakat setempat.

Ia mengaku, sebagai tokoh masyarakat di Langkat merasa perlu membantu membuat tempat pembinaan bagi pecandu narkoba.

"Awalnya itu pembinaan untuk organisasi, saya sebagai tokoh Pemuda Pancasila supaya bisa menghilangkan pecandu narkoba," ucap Terbit.

"Sifatnya membantu warga di sana, ini permintaan masyarakat," kata dia.

Namun, Terbit mengaku di tempat pembinaanya ada penghuni yang meninggal dunia. Akan terapi, menurutnya, tidak ada penyiksaaan terkait pembinaan tersebut.

"Laporan itu (adanya yang meninggal) kita lihat saja nanti atau bagaimana, karena itu bukan pengelolaan kita langsung," kata Terbit.

"Bukan (bukan penyiksaan), bukan," ucap Bupati Langkat itu.

"Bukan dipekerjakan, hanya untuk memberikan sebagai skill. supaya menjadi keterampilan dari situ orang itu bisa memanfaatkan di luar," tutur dia.

Dugaan mengenai perbudakan di rumah Bupati Langkat mencuat setelah Migrant Care menerima laporan mengenai kerangkeng manusia serupa penjara (dengan besi dan gembok) di dalam rumah bupati tersebut.

"Kerangkeng penjara itu digunakan untuk menampung pekerja mereka setelah mereka bekerja. Dijadikan kerangkeng untuk para pekerja sawit di ladangnya," ujar Ketua Migrant Care Anis Hidayah kepada wartawan, Senin (24/1/2022).

"Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja setelah mereka bekerja," tambahnya.