Salin Artikel

Kasus Bupati Langkat: Dari Suap hingga Kerangkeng Manusia

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin tengah menghadapi dua kasus sekaligus.

Pertama, Terbit diduga terlibat suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat. Kedua, Bupati Langkat itu diduga melakukan kejahatan lain berupa perbudakan terhadap puluhan manusia.

Nama Terbit mencuat ke publik ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan tangkap tangan pada Selasa (18/1/2022) malam.

Meski sempat kabur, Terbit akhirnya menyerahkan diri. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, tim KPK mengamankan uang Rp 786 juta.

KPK pun mengumumkan Terbit sebagai tersangka kasus suap di Langkat bersama kakaknya, Kepala Desa Balai Kasih, Iskandar PA dan pihak swasta, yaitu Muara Perangin-Angin, Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra.

Di tengah kasus suap yang tengah diusut KPK, kini Terbit juga harus menjalani pemeriksaan setelah kerangkeng manusia di rumahnya terungkap.

Diungkap Migrant Care

Kerangkeng di rumah Terbit Rencana Perangin-Angin diduga digunakan untuk modus perbudakan pekerja sawit.

Dugaan itu diungkap oleh Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat, Migrant Care, yang menerima laporan adanya kerangkeng manusia serupa penjara (dengan besi dan gembok) di dalam rumah bupati tersebut.

"Kerangkeng penjara itu digunakan untuk menampung pekerja mereka setelah mereka bekerja. Dijadikan kerangkeng untuk para pekerja sawit di ladangnya," ujar Ketua Migrant Care Anis Hidayah kepada wartawan, Senin.

"Ada dua sel di dalam rumah bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja setelah mereka bekerja," tambahnya.

Anis menyebutkan, jumlah pekerja itu kemungkinan besar lebih banyak daripada yang saat ini telah dilaporkan.

Mereka disebut bekerja sedikitnya 10 jam setiap harinya. Setelah dimasukkan ke kerangkeng selepas kerja, mereka tidak memiliki akses untuk ke mana-mana dan hanya diberi makan dua kali sehari secara tidak layak.

"Mereka tentu tidak punya akses komunikasi dengan pihak luar. Mereka mengalami penyiksaan, dipukul, lebam, dan luka," ujar Anis.

"Selama bekerja mereka tidak pernah menerima gaji," ungkapnya.

Didalami Komnas HAM

Terkait kasus ini, Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendalami dugaan perbudakan yang dialami oleh korban kerangkeng manusia.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, pihaknya mengundang ahli untuk mendalami kasus tersebut.

"Dengan berbagai temuan faktual yang kami dapatkan, misalnya soal bagaimana mereka bisa masuk ke kerangkeng tersebut, kemudian bagaimana kondisi termasuk soal gaji, kerja, dan sebagainya, apakah termasuk dalam perbudakan modern atau tidak, akan didalami dengan memanggil ahli," kata Anam dalam keterangan video, Senin (31/1/2022).

Anam menjelaskan, kerangkeng manusia yang ditemukan di rumah Bupati Langkat itu merupakan tempat rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Hal itu merupakan hasil penyelidikan dan keterangan saksi serta korban. Namun demikian, tempat tersebut hingga kini tidak mendapatkan izin dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Termasuk juga BNK (Badan Narkotika Kabupaten) di sana, pada 2016, BNK sudah melakukan pengecekan di sana dan meminta supaya tempat tersebut diurus izinnya. Karena waktu itu tidak ada izin, namun sampai sekarang tidak di-follow up urusan izinnya sehingga bisa dikatakan tidak memiliki izin resmi atau ilegal," kata Anam.

Temuan LPSK

Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memaparkan tiga temuan dugaan pidana terkait temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, temuan terkait dugaan tindak pidana didapatkan dari investigasi langsung yang dilakukan oleh tim LPSK ke rumah Terbit.

"Berdasarkan temuan dari tim yang dipimpin Pak Edwin (Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu) untuk semetara LPSK berkesimpulan bahwa setidak-tidaknya ada dugaan tindak pidana dalam kasus penjara atau kerangkeng atau sel ilegal di Langkat," kata Hasto dalam keterangan pers yang disiarkan secara daring, Senin (31/1/2022).

Pertama, terkait dengan dugaan penghilangan kemerdekaan orang atau beberapa orang. Tindak pidana tersebut pun dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang secara tidak sah.

"Sehingga oleh orang yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghilangan kemerdekaan tersebut. Dan ini bisa disebut penyekapan," jelas Hasto.

Ia juga mengatakan, terdapat dugaan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini berkaitan dengan dugaan pendayagunaan orang-orang yang berada di dalam kerangkeng untuk melakukan pekerjaan di perkebunanan sawit.

"Atau perusahaan yang dimiliki terduga pelaku secara paksa dan barangkali tidak memenuhi aturan-aturan di dalam ketenagakerjaan," jelas Hasto.

Yang terakhir yakni terkait dengan praktik rehabilitasi ilegal. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Dan kita lihat bahwa memang kenyataan melalui televisi itu fasilitas yang ada di dalam kerangkeng atau di dalam penjara ini tidak memenuhi standar baik sebagai penjara atau sebagai pusat rehabilitasi," ujar Hasto.

"Satu sel diisi berapa orang, kemudian fasilitas sanitasi sangat buruk bahkan barangkali, apalagi di musim pandemi apakah layak menempatkan orang di satu ruangan yang penuh sesak, dan apakah memenuhi prosedur kesehatan, ini bisa digali lebih lanjut," tandas dia.

Penyelidikan polisi

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto menyebutkan, tiga orang penghuni kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat dilaporkan tewas. Hal itu, diketahui dari hasil penyelidikan polisi dari Polda Sumatera Utara.

"Penjelasan hasil penyelidikan kemarin sementara seperti itu (tiga orang tewas)," ujar Agus kepada Kompas.com, Minggu (6/2/2022).

Kendati demikian, Agus tidak menjelaskan secara terperinci siapa saja pihak yang tewas dalam kerangkeng manusia di rumah bupati tersebut. Ia juga belum memastikan apakah penyelidikan atas kasus tersebut sudah dinaikan ke tahap penyidikan.

Menurut Kabareskrim, polisi dari Polda Sumatera Utara akan memberikan rilis terkait hasil perkembangan penyelidikan kasus kerangkeng manusia itu.

Diperiksa terkait kerangkeng manusia

Terkini, Komnas HAM bakal melakukan pemeriksaaan terhadap Terbit Rencana Perangin-Angin terkait kerangkeng manusia. Pemeriksaan terhadap Bupati Langkat itu merupakan hasil kerja sama dengan KPK.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/07/07324741/kasus-bupati-langkat-dari-suap-hingga-kerangkeng-manusia

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesan Jokowi Jelang Tahun Politik: Hindari Gesekan, Tinggalkan Politik Identitas

Pesan Jokowi Jelang Tahun Politik: Hindari Gesekan, Tinggalkan Politik Identitas

Nasional
Pakar Hukum Pidana Nilai Faktor Relasi Kuasa Berpotensi Ringankan Hukuman Terdakwa Obstruction of Justice Kasus Brigadir J

Pakar Hukum Pidana Nilai Faktor Relasi Kuasa Berpotensi Ringankan Hukuman Terdakwa Obstruction of Justice Kasus Brigadir J

Nasional
Sidang Kasus Brigadir J Hari Ini: Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Bakal Beri Kesaksian

Sidang Kasus Brigadir J Hari Ini: Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Bakal Beri Kesaksian

Nasional
Sederet Kode Jokowi soal Calon Pemimpin hingga Sinyal Dukungan untuk Ganjar dan Prabowo

Sederet Kode Jokowi soal Calon Pemimpin hingga Sinyal Dukungan untuk Ganjar dan Prabowo

Nasional
DPR Tepis Pengiriman Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono Sempat Ditunda: Tak Ada Untungnya

DPR Tepis Pengiriman Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono Sempat Ditunda: Tak Ada Untungnya

Nasional
DPR Sebut 'Fit and Proper Test' KSAL Yudo Margono Calon Panglima TNI Tak Digelar Pekan Ini

DPR Sebut "Fit and Proper Test" KSAL Yudo Margono Calon Panglima TNI Tak Digelar Pekan Ini

Nasional
Sahut-menyahut Ferdy Sambo dan Kabareskrim soal Kasus Tambang Ilegal, Siapa Bisa Dipercaya?

Sahut-menyahut Ferdy Sambo dan Kabareskrim soal Kasus Tambang Ilegal, Siapa Bisa Dipercaya?

Nasional
Mencari Pemimpin Pragmatis, Pluralis, dan Revisionis

Mencari Pemimpin Pragmatis, Pluralis, dan Revisionis

Nasional
Keputusan Jokowi Pilih Yudo sebagai Calon Panglima TNI Dinilai Masuk Akal

Keputusan Jokowi Pilih Yudo sebagai Calon Panglima TNI Dinilai Masuk Akal

Nasional
KSAL Yudo Margono Disebut Kantongi Restu Andika Perkasa untuk Maju Jadi Calon Panglima TNI

KSAL Yudo Margono Disebut Kantongi Restu Andika Perkasa untuk Maju Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sosok Istri Calon Panglima Laksamana Yudo Margono | Foto Ganjar dan Ridwan Kamil Usai Pidato Jokowi

[POPULER NASIONAL] Sosok Istri Calon Panglima Laksamana Yudo Margono | Foto Ganjar dan Ridwan Kamil Usai Pidato Jokowi

Nasional
Makna Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945

Makna Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945

Nasional
Makna Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945

Makna Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945

Nasional
Makna Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945

Makna Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945

Nasional
Tanggal 2 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.