Saat Jokowi Diminta Evaluasi Kegiatannya karena Kerap Bikin Kerumunan Warga...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali mendapat kritik karena kegiatannya yang dianggap memancing kerumunan warga.

Hal itu terjadi saat kepala negara menjalani rangkaian kunjungan kerja (kunker) ke Sumatera Utara pada 2-4 Januari 2022.

Sebuah video yang merekam kegiatan bagi-bagi kaus oleh Presiden Joko Widodo kepada warga menjadi viral di media sosial pekan lalu.

Video tersebut diambil saat Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Porsea di Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Rabu (2/2/2022).

Dalam video terlihat Jokowi yang baru turun dari mobil dikerumuni masyarakat. Masyarakat tampak ingin mendekatinya sambil terus memanggil nama Jokowi.

Meski sudah dihalangi petugas keamanan dan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres), warga tetap antusias dan tak terbendung untuk mendekati Jokowi.

Jokowi lantas memberikan sejumlah kaus berwarna hitam kepada para warga itu.

Melihat hal tersebut, masyarakat semakin antusias dan berebutan menerima kaus yang dilemparkan Jokowi.

Adapun tujuan utama Presiden Jokowi berkunjung ke pasar itu yakni membagikan bantuan langsung tunai bagi para pedagang kaki lima dan warung.

Bantuan sebesar Rp 1,2 juta per orang tersebut diharapkan bisa membantu meringankan beban para pedagang yang terdampak pandemi Covid-19.

Sulitnya hadapi antusiasme masyarakat

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memberikan tanggapan atas video yang viral itu.

Dia menjelaskan alasan sulitnya mengatur jarak masyarakat saat Jokowi datang.

"Mereka sangat antusias. Contohnya di Kabupatan Dairi sejak merdeka 74 tahun baru ini presiden hadir di kabupaten itu sehingga antusias," jelas Heru ketika dikonfirmasi pada Jumat (4/2/2022).

Saat disinggung apakah ada cara lain agar momen menyapa presiden dan momen pembagian kaus tidak menimbulkan kerumunan, Heru mengatakan, hal itu sulit dilakukan.

"Sulit ya kalau keinginan masyarakat ingin menyapa presiden. Mereka diimbau sebelumnya untuk menggunakan masker oleh kepala wilayah," tambah Heru.

Heru pun menjelaskan mengapa kunker presiden tetap berjalan saat itu, meski di tengah kondisi lonjakan kasus Covid-19.

Menurutnya, kegiatan-kegiatan kenegaraan harus tetap berjalan.

"Kegiatan-kegiatan kenegaraan harus tetap jalan seperti peresmian tol , pelabuhan dan lain-lain," ujar Heru.

Heru menuturkan, rombongan kepresidenan setiap hari di swab antigen.

Selain itu sebelum menjalani kunker seluruh rombongan sudah menjalani swab PCR.

"Setiap pagi antigen dan tentunya protokol kesehatan," tambah Heru.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoroti kegiatan Presiden Jokowi yang menciptakan kerumunan masyarakat di Pasar Porsea.

Mardani menyatakan, kegiatan Jokowi yang mengundang kerumunan massa cukup mengkhawatirkan karena terjadi di tengah lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron di Tanah Air.

"Kasihan warga jika ada klaster karena kejadian ini dan khawatir akan dirujuk (diikuti) oleh masyarakat di daerah lain," kata Mardani kepada Kompas.com, Minggu (6/2/2022).

Merujuk kasus kerumunan yang diciptakan Jokowi, Mardani mengatakan agar jangan menyalahkan masyarakat.

Mengingat mereka merupakan warga yang belum tentu pernah bertemu seorang presiden.

Menurut Mardani, peristiwa kerumunan ini bukan kejadian kali pertama.

Selain itu, Mardani menegaskan, sanksi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan elite harus jauh lebih berat dibanding masyarakat umum.

"Padahal pelanggaran kian dilakukan oleh elite jauh lebih berat sanksinya dibanding masyarakat awam," tegas dia.

Di sisi lain, ia meminta pihak protokol kepresidenan untuk mengevaluasi kegiatan Presiden Jokowi agar tidak terjadi kerumunan massa.

"Wajib (evaluasi) karena presiden itu simbolik," imbuh dia.

Diminta kurangi aktivitas yang picu kerumunan

Sementara itu, ahli epidemiologi Indonesia dari Griffith University Dicky Budiman meminta Presiden Joko Widodo agar mengurangi aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

Jika meminimalisasi aktivitas kerumunan dalam rangka kunjungan kerja, Jokowi disebut Dicky dapat menjadi contoh bagi pejabat-pejabat lainnya.

"Tentu memang presiden ini sulit untuk membatasi kunjungan karena tanggung jawab besar, tapi keharusan dalam konteks saat ini, minimalisir potensi kerumunan, keramaian menjadi sangat penting dan ini (bisa) menjadi contoh juga pada pejabat lain," ujar Dicky kepada Kompas.com, Minggu.

Dicky berpendapat, kegiatan kerja-kerja presiden dalam rangka kenegaraan memang harus dilakukan untuk melihat perkembangan-perkembangan negara.

Namun, Jokowi diharapkan bisa mengurangi risiko adanya kerumunan yang dapat terjadi dari kegiatan kenegaraan tersebut, khususnya di daerah.

"Dalam konteks saat ini bukan tidak boleh, tapi bagaimana caranya supaya tidak ada kerumunan atau kalaupun ada kerumunan, yang terbatas," kata Dicky.

"Misalnya mau outdoor, orangnya yang diundang, terpilih, karena beliau kan diamankan juga dari potensi risiko (terpapar Covid-19) itu," terang dia.

Menurut Dicky, saat ini tidak ada jaminan orang yang telah divaksin tiga dosis akan aman dari paparan virus corona. Oleh sebab itu, menurut dia, mengurangi potensi adanya kerumunan massa seharusnya dapat dipertimbangkan dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.

"Karena tidak ada jaminan lho siapa yang sudah di-booster atau sudah tiga kali dosis tidak terpapar Covid-19, tidak ada jaminan juga. Ini artinya ada potensi satu, memberi keteladanan, kedua, untuk kemananan beliau juga kan selain memberi contoh," tutur Dicky.

Jokowi putuskan 'libur' kunker

Merujuk kepada perkembangan terbaru kondisi pandemi di Tanah Air, Presiden Jokowi akhirnya tidak melakukan kunker ke daerah selama dua pekan mendatang.

Menurut Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, dua pekan mendatang jadwal kerja dan kunker Presiden Jokowi dialihkan secara virtual atau daring.

"Tidak (tidak hadir kunjungan ke daerah), semua virtual minggu besok (pekan kedua Februari)," ujar Heru saat dikonfirmasi pada Minggu.

Heru juga membenarkan bahwa Jokowi akan menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) 2022 secara virtual.

Sebagaimana diketahui, menurut agenda, kepala negara akan hadir secara langsung pada puncak peringatan HPN 2022 yang digelar 9 Februari di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Presiden diagendakan menanam mangrove dan melepas anoa di acara itu.

Heru menambahkan, untuk pekan berikutnya pun Jokowi belum ada jadwal kunjungan ke daerah.

"Belum ada," tambahnya.

Berdasarkan perkembangan terkini, penambahan kasus harian Covid-19 saat ini terus tercatat di atas 20.000 kasus.

Pada Minggu pemerintah melaporkan ada 36.057 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan kasus baru tersebut terjadi di 34 provinsi.

Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Indonesia sejak penemuan kasus awal pada 2 Maret 2020 mencapai 4.516.480 kasus.

Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, penambahan kasus tertinggi hari ini terjadi di DKI Jakarta dengan 15.825 kasus.

Posisi berikutnya adalah Jawa Barat dengan 7.603 kasus, Banten 4.649 kasus, dan Jawa Timur 2.218 kasus.

Sementara itu, jumlah kasus Covid-19 yang dinyatakan sembuh pada hari ini bertambah 10.569.

Dengan demikian, total kasus Covid-19 yang dinyatakan sembuh mencapai 4.183.027.

Kemudian, ada penambahan 57 kasus kematian akibat Covid-19. Dengan demikian, pasien Covid-19 yang meninggal dunia menjadi 144.554 orang.

Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi mengatakan, Indonesia sudah memasuki gelombang ketiga Covid-19.

Hal tersebut menurutnyadilihat dari angka positivity rate yang sudah berada di atas 30 persen.

"Kita sudah masuk sebenarnya di gelombang ketiga, karena progresivitas kenaikan positivity rate yang di awal kemarin itu awalnya 16 persen, lalu seminggu naik jadi 24 persen, bahkan kemarin 33 persen positivity rate," kaya Adib dalam diskusi secara virtual, Jumat (4/2/2022).

Adib mengatakan, selain angka positivity rate yang meningkat, kasus harian Covid-19 juga meningkat tajam dari 11.000 sampai 17.000 dalam sehari.

Bahkan, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit di DKI Jakarta naik menjadi 60 persen.

"Maka kita bisa katakan kita sudah masuk gelombang ketiga tapi belum mencapai puncak," ujarnya.