Menteri PPPA: RUU TPKS Sangat Dibutuhkan, Dinanti-nantikan

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melakukan dialog dengan Forum Pengada Layanan (FPL) berkait daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menjelaskan, dialog dengan FPL merupakan upaya menghimpun berbagai masukan yang lebih komprehensif dan mempercepat penyempurnaan DIM RUU TPKS, khususnya berkait mekanisme penyelenggaraan layanan terpadu korban kekerasan seksual.

“KemenPPPA adalah sebagai leading sector dalam penyusunan DIM RUU TPKS. Baik DPR, pemerintah, dan teman-teman Forum Pengada Layanan, para pendamping dari akademisi, dan jaringan masyarakat sipil, pada intinya kita punya semangat yang sama untuk mengawal RUU ini dan bisa mengakomodasi masukan berbagai pihak untuk penyempurnaan DIM pemerintah,” ujar Bintang dalam keterangan tertulis, Minggu (6/2/2022).

Bintang menambahkan, dalam penyempurnaan DIM RUU TPKS membutuhkan pemahaman dan semangat yang sama oleh berbagai pihak.

Selain itu juga perlu dikesampingkan ego masing-masing dengan tujuan terbaik yang ingin dicapai yakni memberikan kepentingan terbaik bagi korban.

Lewat penyempurnaan DIM RUU TPKS, diharapkan tidak ada hak-hak korban tindak kekerasan seksual yang terabaikan atau tertinggalkan.

“RUU ini sudah sangat dibutuhkan, dinanti-nantikan. Ini kesempatan yang bagus untuk kita mengawal jangan ada hak-hak korban yang terabaikan atau tertinggalkan," kata Bintang.

Di samping kecepatan, ketepatan dalam penyusunan DIM pemerintah menjadi penting.

Turut hadir dalam rapat konsultasi publik KemenPPPA bersama Forum Pengada Layanan di antaranya LBH Apik, Yayasan Pulih, LBH Keadilan, dan masyarakat sipil perwakilan tim advokasi RUU TPKS FPL, serta pejabat di lingkungan KemenPPPA.

Masukan yang diterima antara lain menyinggung terkait penanganan kekerasan seksual yang mensyaratkan tersedianya layanan bagi korban yang bersifat sinergis dan terpadu.

Tanpa layanan yang efektif kepentingan terbaik korban sulit dicapai, misalnya korban mendapatkan stigma negatif, dalam berbagai kasus korban bisa menjadi tersangka. Ketika korban melapor, justru malah dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Hal-hal tersebut diharapkan dapat dicegah melalui RUU TPKS.

“Concern-nya cuma satu, semua korban kekerasan tertangani dan harus ada yang mengkoordinasikan di wilayah. Kita dorong sekarang sistem peradilan pidana terpadu, fungsi koordinasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, kita meminta pada pasal ini dapat diperbaiki,” ujar Koordinator Sekretariat Nasional Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Veni Siregar.

Dialog juga membahas tentang layanan terpadu yang standar, antara lain menyangkut kualitas tenaga layanan, penganggaran dan kebijakan layanan visum. Usulan lainnya menyangkut pelibatan lembaga layanan yang sudah banyak bekerja di tengah masyarakat dan tersebar di berbagai tempat. Keberadaan lembaga layanan dan relawan dapat membantu pemerintah menjangkau korban.

“Mungkin ke depan misalnya bisa teridentifikasi lembaga-lembaga layanan yang memang sungguh-sungguh menangani, serius, itu bisa dilihat juga catatan tahun sebelumnya seperti apa (penanganan kasus) jadi pemerintah mendukung berdasarkan data itu. Selain itu, untuk pelayanan terpadu antar berbagai lembaga juga sangat penting bukan hanya dapat tapi harus berkoordinasi,” jelas anggota FPL Surabaya Triwiyati.