Salin Artikel

Menpan RB Rekomendasikan WFH bagi Pemprov DKI dan Instansi Pemerintahan di Jabodetabek

Rekomendasi pertama yakni kantor kementerian/lembaga serta Pemprov DKI didorong untuk melakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) secara penuh hingga Senin (7/2/2022).

Sementara itu, bila dihitung dengan Sabtu dan Minggu, 5-6 Februari 2022, maka perkantoran K/L serta Pemprov DKI Jakarta akan kosong dalam tiga hari.

"Hal ini cukup untuk waktu inkubasi, (WFH) kecuali rumah sakit, puskesmas, dan layanan umum masyarakat," kata Tjahjo Tjahjo lewat keterangan tertulisnya, Jumat.

Tjahjo lebih lanjut mengungkapkan, keputusan tambah hari untuk memberlakukan WFH akan diserahkan kepada masing-masing KL sesuai dengan kondisi penularan Covid-19 di kantor yang bersangkutan.

Rekomendasi itu mengingat penambahan kasus Covid-19 yang pada hari ini mencapai 32.211 kasus dalam 24 jam terakhir.

"Mengingat lonjakan kasus yang signifikan, KemenPAN RB menyampaikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga dan Pemda se-Jabodetabek," ujarnya.

Alternatif kedua yakni hanya 10 persen ASN yang masuk kantor. Tjahjo pun mengatakan, kantor kementeriannya memilih alternatif kedua.

"Hal ini sejalan dengan SE MenPAN-RB yang mengatur di wilayah PPKM 2, WFO paling banyak 50 persen," ujar Tjahjo.

"Selain itu juga meminta kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah se-Jabodetabek memperketat masuknya tamu-tamu serta pembatasan rapat fisik di kantor serta peningkatan penyemprotan/disinfeksi kantor," tandas Tjahjo.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/18273161/menpan-rb-rekomendasikan-wfh-bagi-pemprov-dki-dan-instansi-pemerintahan-di

Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke