Salin Artikel

MK Tegaskan Polisi Bisa Berhentikan dan Periksa Tanda Pengenal Warga

Hal ini ditegaskan majelis hakim MK lewat Nomor 60/PUU-XIX/2021 yang menyatakan menolak gugatan warga terhadap kewenangan polisi tersebut yang tertuang dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Menurut majelis hakim, pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Majelis hakim berpendapat, kewenangan memberhentikan orang yang dicurigai merupakan langkah awal dilakukannya pemeriksaan untuk menemukan tindak pidana atau pelanggaran hukum dalam suatu peristiwa. Kewenangan itu dimiliki oleh kepolisian di semua negara.

Menurut majelis hakim, tidak adanya batasan kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU Nomor 2/2022 bukan jadi penyebab polisi melakukan tindakan yang merendahkan martabat dan kehormatan orang lain.

"Persoalan yang para pemohon dalilkan bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi dari norma Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU Nomor 2/2022," demikian pertimbangan majelis, dikutip Kompas.com, Rabu (2/2/2022).

Majelis hakim menyatakan, jika dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran, maka hal tersebut adalah persoalan implementasi dari norma dimaksud, bukan persoalan konstitusionalitas norma.

Selain itu, majelis hakim mengatakan, batasan-batasan dari kewenangan Pasal 16 Ayat (1) huruf d dalam teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanakan.

Kemudian, semua kewenangan polisi yang diatur dalam Pasal 16 UU 2/2002 tetap tunduk pada batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, terlepas dari tidak adanya persoalan inkonstitusionalitas norma terhadap Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU 2/2002, MK mengingatkan masyarakat selalu mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dengan menyeimbangkan perlindungan hak asasi yang dimilikinya dengan tidak segan-segan mengingatkan aparat kepolisian dan mengajukan keberatan jika dalam pelaksanaan tugasnya kepolisian melanggar hak asasi.

Kemudian, bertalian dengan pelaksanaan Pasal 16 Ayat (1) huruf d, MK menegaskan agar norma tersebut diimplementasikan dengan menjunjung prinsip due process of law yang berdampingan dengan asas praduga tak bersalah sebagaimana diamanatkan dalam KUHAP.

Adapun gugatan itu diajukan dua mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga pada 2 November 2021.

Dalam gugatannya, para pemohon berpendapat kewenangan yang diberikan Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU 2/2002 sebagai dasar polisi menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai akan dan/atau telah melakukan tindak pidana untuk memeriksa identitas melanggar hak-hak konstitusional para pemohon.

Sebab, tidak ada larangan dalam pasal tersebut untuk tidak melakukan perekaman yang bertujuan ditayangkan di televisi dan/atau Youtube dan/atau media lainnya sehingga dapat disaksikan publik.

Selain itu, para pemohon menilai tindakan aparat kepolisian menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan dalam diri pemohon, karena aparat kepolisian kerap memarahi, membentak, meneriaki orang yang diperiksa, dan/atau melakukan gerakan-gerakan yang mengarah pada perendahan harkat dan martabat manusia.

Hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/02/18553981/mk-tegaskan-polisi-bisa-berhentikan-dan-periksa-tanda-pengenal-warga

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Prabowo-Cak Imin Berangkat Bareng ke KPU dari Masjid Sunda Kelapa

Besok, Prabowo-Cak Imin Berangkat Bareng ke KPU dari Masjid Sunda Kelapa

Nasional
Pengamat Sebut Jokowi 'Ada Hati' dengan Prabowo sebagai Capres 2024

Pengamat Sebut Jokowi 'Ada Hati' dengan Prabowo sebagai Capres 2024

Nasional
Pengamat: Sangat Masuk Akal jika Jokowi Dekat dan Dukung Prabowo

Pengamat: Sangat Masuk Akal jika Jokowi Dekat dan Dukung Prabowo

Nasional
Kontroversi Hendra Kurniawan, Jenderal yang Diduga Larang Keluarga Buka Peti Jenazah Brigadir J

Kontroversi Hendra Kurniawan, Jenderal yang Diduga Larang Keluarga Buka Peti Jenazah Brigadir J

Nasional
LPSK Akan Temui Bharada E di Tahanan

LPSK Akan Temui Bharada E di Tahanan

Nasional
Pengacara Ungkap Bharada E Diperintah Atasan untuk Tembak Brigadir J

Pengacara Ungkap Bharada E Diperintah Atasan untuk Tembak Brigadir J

Nasional
Istri Ferdy Sambo ke Mako Brimob: Saya Percaya dan Mencintai Suami Saya

Istri Ferdy Sambo ke Mako Brimob: Saya Percaya dan Mencintai Suami Saya

Nasional
Partai Republiku Indonesia, Hanura, PKB, dan Gerindra Daftar Jadi Peserta Pemilu Besok

Partai Republiku Indonesia, Hanura, PKB, dan Gerindra Daftar Jadi Peserta Pemilu Besok

Nasional
Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu Partai Gelora Dinyatakan Lengkap

Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu Partai Gelora Dinyatakan Lengkap

Nasional
Polri Tahan Sopir dan Ajudan Istri Irjen Ferdy Sambo

Polri Tahan Sopir dan Ajudan Istri Irjen Ferdy Sambo

Nasional
Sebulan Usai Brigadir J Tewas: Bharada E Tersangka, Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan Dicopot

Sebulan Usai Brigadir J Tewas: Bharada E Tersangka, Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan Dicopot

Nasional
Pengacara: Bharada E Sudah Lebih Lega, Keterangannya Dicatat dalam BAP

Pengacara: Bharada E Sudah Lebih Lega, Keterangannya Dicatat dalam BAP

Nasional
KPU Bentuk 8 Tim untuk Proses Pendaftaran Pemilu, 6 di Antaranya Urus Verifikasi

KPU Bentuk 8 Tim untuk Proses Pendaftaran Pemilu, 6 di Antaranya Urus Verifikasi

Nasional
Striving for Equality, Nilai Kesetaraan ASEAN Para Games 2022 Sejalan dengan Sustainable Pathway MIND ID

Striving for Equality, Nilai Kesetaraan ASEAN Para Games 2022 Sejalan dengan Sustainable Pathway MIND ID

Nasional
Bharada E Sebut Sejumlah Nama yang Terlibat di Kasus Brigadir J dalam BAP-nya

Bharada E Sebut Sejumlah Nama yang Terlibat di Kasus Brigadir J dalam BAP-nya

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.