Soal Evaluasi PTM, Ketua Komisi X Minta Disesuaikan dengan Situasi Wilayah

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta pembelajaran tatap muka (PTM) di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten untuk dievaluasi.

Adapun evaluasi di tiga provinsi itu diminta Jokowi seiring penambahan kasus harian Covid-19 yang mengalami peningkatan signifikan.

“Saya sepakat jika memang harus ada evaluasi pelaksanaan PTM, kendati demikian yang saya tahu setiap pemerintah daerah telah mempunyai skema pengendalian Covid-19 saat PTM dilakukan,” ujar Huda, melalui keterangan tertulis, Selasa (1/2/2021).

Kendati sepakat, Huda berpendapat, evaluasi PTM itu harus benar-benar dilakukan secara selektif, terukur dan melihat situasi wilayah masing-masing.

Huda mencontohkan, skema pengendalian Covid-19 saat PTM pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut dia, saat ada satu peserta didik atau tenaga kependidikan yang terindikasi positif Covid-19, maka penyelenggara sekolah langsung melakukan penghentian PTM selama kurun waktu tertentu.

“Setelah dilakukan contact tracing, penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah, dan dinilai aman maka baru kemudian PTM kembali dilaksanakan,” papar Huda..

Sebagai gambaran, ujar dia, sejak PTM pertama di DKI Jakarta dilaksanakan hingga pertengahan Januari 2022 lalu ada sekitar 90 sekolah yang ditutup karena ada siswa atau guru yang terinfeksi Covid-19.

Namun, saat ini ada sebanyak 88 sekolah yang sudah kembali dibuka dan tinggal 2 sekolah yang masih menghentikan PTM.

Pola yang sama, kata dia, juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok yang juga melakukan PTM dengan skema pengendalian Covid-19 secara ketat.

“Ini indikator jika pihak pemerintah daerah dan penyelenggara satuan pendidikan telah mempunyai skema pengendalian tersendiri yang satu sisi tetap mewaspadai penyebaran Covid-19 dan di sisi lain memastikan PTM bisa tetap dilaksanakan,” kata Huda.

Huda menegaskan penyelenggaraan PTM tetap harus mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait penyelenggaraan pembelajaran selama pandemi.

Dalam SKB 4 Menteri tersebut, ucap dia, jelas disebutkan PTM bisa dilaksanakan jika PPKM suatu wilayah di level I dan II.

“Nah selama PPKM masih di level I dan II maka pembelajaran tatap muka tetap bisa dilakukan dengan protokol Kesehatan serta skema pengendalian Covid-19 secara ketat,” ucap Huda.

Politisi PKB ini menegaskan, keseimbangan skema pengendalian Covid-19 di satu sisi dan penyelenggaraan PTM di sisi lain harus dijaga dengan baik.

Menurutnya, selama situasi memungkinkan PTM harus tetap dilakukan.  Mengingat begitu besar dampak negatif learning loss bagi peserta didik di Indonesia selama dua tahun pandemi Covid-19 berlangsung.

“Hilangnya kapasitas anak didik kita benar-benar menjadi keprihatinan kita dan tidak bisa terus-menerus berlangsung, maka kebijakan gas dan rem dalam PTM tetap harus dilakukan sehingga potensi learning loss bisa kita minimalkan,” tutur Huda.