Salin Artikel

25 Narapidana Khonghucu Terima Remisi Khusus Imlek Tahun 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan Remisi Khusus (RK) Hari Raya Imlek Tahun 2022 bagi 25 dari 69 narapidana pemeluk agama Khonghucu yang tersebar di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Reynhard Silitonga menjelaskan, usulan remisi ini berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dengan optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang dilakukan secara online berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

“Dengan adanya remisi online melalui SDP, prosesnya menjadi lebih cepat, murah, akurat, dan transparan. Hak narapidana terjamin, akuntabilitas dan integritas petugas terjaga,” ujar Reynhard melalui keterangan tertulis, Selasa (1/2/2022).

Dari 25 narapidana penerima RK Imlek, semuanya mendapatkan RK I (pengurangan sebagian) dengan perincian 3 orang mendapat pengurangan hukuman 15 hari, 13 orang mendapat pengurangan hukuman 1 bulan, 7 orang mendapat pengurangan hukuman 1 bulan 15 hari, dan 2 orang mendapat pengurangan hukuman 2 bulan.

Adapun Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung menyumbang jumlah penerima RK Imlek terbanyak, yaitu 11 narapidana, disusul Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat sebanyak 3 narapidana.

Sementara itu, Kanwil Kemenkumham Banten, DKI Jakarta, dan Riau masing-masing 2 narapidana. Sisanya berasal dari Kanwil Kemenkumham Bali, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kepualauan Riau masing-masing 1 orang.

Reynhard menuturkan, pemberian remisi merupakan apresiasi yang diberikan negara bagi narapidana yang telah berusaha dan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik.

Menurutnya, remisi itu bukan sekadar pengurangan masa pidana, melainkan diharapkan meningkatkan keimanan dan motivasi narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.

“Selamat kepada seluruh narapidana yang merayakan Imlek dan mendapat RK Imlek Tahun 2022. Bagi yang belum mendapat remisi agar bersabar dan terus perbaiki diri agar pada kesempatan berikutnya mendapat hal yang sama,” tutur Reynhard.

Hingga tanggal 24 Januari 2022, jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Indonesia sebanyak 272.864 orang yang terdiri 226.676 narapidana dan 48.188 tahanan.

Dari pemberian RK Imlek kali ini, negara menghemat anggaran biaya makan Rp 14.790.000 dengan biaya makan per hari rata-rata Rp 17.000/orang.

Untuk diketahui, remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan mengenai pemberian remisi terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, Perubahan Pertama: PP RI No. 28 Tahun 2006, Perubahan Kedua: PP RI Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi kepada WBP.

Narapidana yang mendapatkan remisi adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku, seperti telah berstatus sebagai narapidana minimal 6 bulan pidana penjara, tidak melakukan pelanggaran selama menjalani pidana, serta aktif mengikuti program dan kegiatan pembinaan di lapas/rutan.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/09560001/25-narapidana-khonghucu-terima-remisi-khusus-imlek-tahun-2022

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

Nasional
Kolonel Samsons Sitohang Resmi Jabat Komandan Denjaka

Kolonel Samsons Sitohang Resmi Jabat Komandan Denjaka

Nasional
Kasus Brigadir J, Selesaikan agar Citra Polri Tak Babak Belur...

Kasus Brigadir J, Selesaikan agar Citra Polri Tak Babak Belur...

Nasional
Kapolri Umumkan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Sore Ini

Kapolri Umumkan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Sore Ini

Nasional
Mengurai Alibi Brigadir RR di Kasus Brigadir J, Sandiwara atau Fakta?

Mengurai Alibi Brigadir RR di Kasus Brigadir J, Sandiwara atau Fakta?

Nasional
LPSK Ingin Pastikan Bharada E Bukan Pelaku Utama Pembunuhan Brigadir J

LPSK Ingin Pastikan Bharada E Bukan Pelaku Utama Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Menkeu: Anggaran Pendidikan 2023 Tetap 20 Persen, Kesehatan Naik

Menkeu: Anggaran Pendidikan 2023 Tetap 20 Persen, Kesehatan Naik

Nasional
Kinerjanya Disorot dalam Kasus Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang Kompolnas?

Kinerjanya Disorot dalam Kasus Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang Kompolnas?

Nasional
Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan 'Kemesraan' Gerindra-PKB

Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan "Kemesraan" Gerindra-PKB

Nasional
Beragama Tanpa Terpaksa

Beragama Tanpa Terpaksa

Nasional
[POPULER NASIONAL] Berharap Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J | Misteri Lem di Belakang Kepala Brigadir J

[POPULER NASIONAL] Berharap Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J | Misteri Lem di Belakang Kepala Brigadir J

Nasional
Ketua Komnas HAM Dukung Bharada E Jadi JC: Biar Dia Ceritakan yang Sesungguhnya

Ketua Komnas HAM Dukung Bharada E Jadi JC: Biar Dia Ceritakan yang Sesungguhnya

Nasional
Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

Nasional
Komnas HAM: Buka CCTV dan WA Group Terkait Tewasnya Brigadir J!

Komnas HAM: Buka CCTV dan WA Group Terkait Tewasnya Brigadir J!

Nasional
Dugaan Ferdy Sambo Hambat Kasus Brigadir J dan Aturan Kode Etik Polri

Dugaan Ferdy Sambo Hambat Kasus Brigadir J dan Aturan Kode Etik Polri

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.