KPK Terima Berkas Penanganan Perkara Hakim Itong dari PN Surabaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima berkas perkara kasus yang ditangani hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat.

Berkas itu diterima penyidik KPK setelah berkoordinasi dengan PN Surabaya terkait kasus suap penanganan perkara yang menjerat Itong.

"Tim penyidik telah selesai koordinasi dengan pihak PN Surabaya terkait permintaan berbagai bukti yang dibutuhkan pada proses penyidikan di antaranya sejumlah dokumen penanganan perkara oleh tersangka IIH (Itong Isnaeni Hidayat) dkk," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Jumat (28/1/2022).

"Tim Penyidik KPK difasilitasi dengan baik oleh pihak PN Surabaya dan kemudian menerima berbagai dokumen untuk kebutuhan penyidikan perkara ini," ucap Ali.

Selanjutnya, ujar Ali, dokumen yang terima tim penyidik akan segera dianalisa menjadi bukti-bukti dan disita untuk melengkapi berkas perkara tersebut.

Menurutnya, bukti yang diterima tim penyidik juga akan dikonfirmasi ulang kepada para saksi yang akan segera dipanggil oleh tim Penyidik KPK.

Selain Itong, panitera pengganti PN Surabaya, Hamdan dan pengacara PT Soyu Giri Primedika, Hendro Kasiono, juga turut ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiga tersangka dalam kasus penanganan perkara di PN Surabaya itu diamankan KPK dalam kegiatan tangkap tangan di Surabaya, Rabu (19/1/2022).

Dalam kasus ini, KPK menduga para tersangka terlibat kongkalikong untuk mengurus perkara pembubaran PT PT Soyu Giri Primedika.

Hendro yang ditunjuk sebagai pengacara PT Soyu Giri Primedika diduga menghubungi Hamdan guna menawarkan uang jika hakim dalam persidangan memutuskan untuk membubarkan perusahaan kliennya.

Tujuannya, agar aset PT Soyu Giri Primedika senilai Rp 50 miliar bisa dibagi.

Untuk menjalankan keinginan itu, KPK menduga Hendro dan PT Soyu Giri Primedika telah menyiapkan dana senilai Rp 1,3 miliar.

Dana itu akan dialokasikan untuk memberi suap para hakim mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga MA.

Itong sebagai hakim di tingkat pertama diduga menyetujui tawaran itu. Kemudian Hendro bermaksud memberi uang muka senilai Rp 140 juta pada Itong melalui Hamdan.

Saat menyerahkan uang itu dilakukan, KPK melakukan tangkap tangan pada keduanya dan melanjutkan penangkapan pada Itong.