PTM 100 Persen Masih Berjalan, PGRI: Tak Ada Artinya kalau Keselamatan Anak dan Guru Terancam

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menilai, kebijakan itu diperlukan untuk membenahi kemampuan peserta didik yang hilang ketika proses pembelajaran jarak jauh.

Namun, lanjut Unifah, yang terpenting adalah memastikan keselamatan guru dan siswa itu sendiri.

“Meski niatnya untuk learning recovery tapi tidak ada artinya kalau keselamatan anak dan guru terancam,” tuturnya pada Kompas.com, Jumat (28/1/2022).

Maka Unifah meminta pemerintah dan pemerintah daerah bijaksana dalam menentukan aturan.

Ia meminta agar PTM lebih baik dikembalikan presentase ke 50 persen.

“Lebih baik diatur bahwa pembelajaran tatap muka mekanismenya 50 persen. Pastikan anak yang keluar dan masuk tidak bertemu,” ucap dia.

Unifah menyampaikan, saat ini kondisi siswa dan orangtua sama-sama masih khawatir terkait penyebaran Covid-19.

Bahkan, ada kasus di mana para siswa satu kelas membubarkan diri tanpa memedulikan arahan gurunya ketika tahu ada temannya yang terinfeksi Covid-19.

Dalam pandangan Unifah, kejadian ini mesti menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan.

“Itu fenomena yang harus jadi perhatian pemerintah, jangan sampai anak mengambil tindakan sendiri karena didorong rasa takut. Lebih baik kita ambil tindakan pencegahan,” pungkas Unifah.

Diketahui Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, PTM 100 persen bisa dihentikan 2 minggu jika ada temuan kasus positif Covid-19.

Wiku menjelaskan, syarat suatu sekolah dapat menghentikan PTM adalah ditemukannya klaster penularan Covid-19 dengan positivity rate surveilans epidemiologis sebesar 5 persen.

Selain itu, lokasi sekolah itu memiliki notifikasi hitam pada aplikasi PeduliLindungi sebanyak 5 persen.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyatakan bahwa hingga kini belum ada siswa yang dirawat di rumah sakit dalam gejala sedang atau berat.

Budi menyebutkan, mayoritas pasien yang dirawat adalah orangtua dan lansia.