Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik "Rem Darurat" Menangani Penyebaran Omicron

Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, saat ini pemerintah lebih memilih mengambil kebijakan dengan mengedepankan perspektif ekonomi.

“Jadi pemerintah itu melihatnya masih pada konteks ekonomi. Semua menisbikan bahwa Omicron tidak berbahaya, tapi korban meninggalnya sudah ada,” sebut Trubus pada Kompas.com, Jumat (28/1/2022).

Trubus mengatakan, pemerintah tidak lagi menggunakan pertimbangan kesehatan publik saat ini.

Padahal, jika penyebaran Omicron tidak ditanggulangi dengan kebijakan yang mumpuni, akan berpengaruh pada terganggunya kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

“Pemerintah tidak berpikir begitu, tapi selalu berpikir jangka pendek bahwa tidak mungkin melakukan kebijakan rem. Salah satunya dengan pembelajaran tatap muka (PTM) tetap di gas pol,” jelasnya.

Trubus berpandangan saat ini pemerintah lepas tanggung jawab terkait penanganan Covid-19.

Seolah-olah, lanjut dia, kebijakan penanganan Covid-19 diserahkan pada masing-masing lembaga, kantor, hingga masyarakat itu sendiri.

“Ya seperti dilepas untuk melakukan penanggulangan sendiri. Semua kegiatan dilepas, tidak seperti dulu lagi,” katanya.

“Persoalan wabah ini sepertinya pemerintah sudah lepas tangan. Ini sudah menjadi urusan masing-masing,” imbuhnya.

Diketahui angka peningkatan kasus aktif Covid-19 mengalami peningkatan signifikan dalam lima hari terakhir.

Dalam catatan Kompas.com, pada Minggu (23/1/2022) kasus aktif Covid-19 berada di angka 18.891 kasus. Lalu, pada Kamis (27/1/2022) angka kasus aktif Covid-19 telah mencapai 35.704 kasus.

Berarti hanya dalam kurun 5 hari terjadi penambahan kasus aktif Covid-19 sebanyak 16.813 kasus.

Adapun kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dan sedang menjalani perawatan. Angka kasus aktif didapatkan dengan mengurangi kasus positif dengan kasus kesembuhan dan kematian.