Salin Artikel

Datangi DPR, Aliansi Borneo Bersatu Sampaikan Aspirasi Agar Pemimpin IKN Putra Kalimantan

Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Aliansi Borneo Bersatu yang menyebut dirinya bernama Ikul.

"Kami mohon sekiranya bisa dipertimbangkan, kami putra daerah asal Kalimantan untuk menjadi kepala otorita. Tolong disampaikan ke Pak Presiden. Mohon pertimbangannya Pak," kata Ikul dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR dengan Aliansi Borneo Bersatu, Kamis (27/1/2022).

Hal ini disampaikan Ikul di tengah-tengah rapat audiensi mengagendakan penyampaian aspirasi terkait pernyataan Edy Mulyadi yang menyinggung lokasi IKN.

Ikul mengatakan hal tersebut agar para putra daerah Kalimantan tidak hanya menjadi penonton dalam proyek pemindahan IKN.

Dia pun berkeyakinan bahwa putra daerah Kalimantan pun cocok untuk memimpin IKN.

Hal ini lantaran, menurutnya, putra daerah Kalimantan pun juga berpendidikan tinggi.

"Jangan hanya kami jadi penonton. Karena orang Kalimantan atau orang Dayak itu siap memimpin, Pak. Seperti itu," terangnya.

"Karena kami di sini, semua sarjana, Pak. Dari sana semua sarjana, Pak. Bahkan ada yang S2, S3 Pak," ucap Ikul.

Menyampaikan pendapat serupa, Juru Bicara Aliansi Borneo Bersatu Haji Rahmat Nasution Hamka menegaskan bahwa pihaknya ingin pemerintah melibatkan masyarakat Kalimantan dalam pembangunan IKN.

"Yang jelas kita hanya ada perhatian ada keterlibatan itu yang paling penting. Sehingga apa? Kearifan-kaarifan lokal, filosofi-filosofi yang ada itu dari masyarakat lokal itu akan segera ditangani secara cepat," kata Rahmat.

Diketahui, bursa calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara "Nusantara" diramaikan oleh sejumlah nama.

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengungkap kriteria Kepala Otorita yang ia inginkan, yakni pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/27/17210321/datangi-dpr-aliansi-borneo-bersatu-sampaikan-aspirasi-agar-pemimpin-ikn

Terkini Lainnya

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke