Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) akan berpartisipasi dalam segmen Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) atau Kelompok Kerja Kelestarian Lingkungan dan Iklim pada perhelatan internasional Presidensi Group of Twenty (G20) Indonesia 2022.

Segmen ECSWG di bawah presidensi G20 Indonesia akan mengupas isu tentang lingkungan yang berfokus pada tiga prioritas, yaitu sustainable recovery atau pemulihan berkelanjutan, land and sea-based actions atau aksi darat dan laut serta resource mobilization atau mobilisasi sumber daya.

Tiga prioritas tersebut bertujuan untuk mendukung perlindungan lingkungan dan target-target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dari tiga isu ini, terdapat tujuh isu turunan yang menjadi prioritas, yaitu keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan Post-2020 Global Biodiversity Framework (GBF).

Kemudian ada isu turunan berupa pemulihan lingkungan dari land degradation atau degradasi tanah dan deforestation atau penggundulan hutan. Perlindungan ekosistem laut yang berkaitan dengan illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing, marine protected area di Antartika, dan Osaka Blue Ocean Vision.

Terdapat pula isu turunan mengenai sampah laut, efisiensi penggunaan sumber daya dan ekonomi sirkular, pendanaan berkelanjutan untuk mencakup isu lingkungan hidup yang lebih luas, serta G20 Water Dialogue.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian KP Antam Novambar mengatakan, pihaknya terus mendukung dan mengusahakan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi biru.

"Dukungan ini dilakukan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut yang mempertimbangkan ketahanan ekologi serta ketahanan ekonomi," katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (27/1/2022).

Antam menjelaskan, kebijakan ekonomi biru dapat dispesifikkan sesuai dengan program prioritas Kementerian KP di bidang pengelolaan ruang laut, yaitu rehabilitasi ekosistem pesisir, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pengelolaan kawasan konservasi serta jenis ikan.

Selain ekonomi biru, kata dia, Kementerian KP juga memiliki kebijakan penangkapan ikan terukur.

Adapun target dari kebijakan tersebut bertujuan memerangi praktik illegal fishing, distribusi pertumbuhan ekonomi secara merata di wilayah pesisir guna pengentasan kemiskinan, hingga menjamin kesehatan laut untuk jangka waktu yang panjang.

Tema “Blue Economy: Towards Global Recovery”

Selain dalam kerangka ECSWG, dukungan Kementerian KP untuk presidensi G20 Indonesia 2022 diperluas melalui tema payung “Blue Economy: Towards Global Recovery”.

Antam menjelaskan, terdapat dua pilar di dalam tema payung tersebut, yaitu meningkatkan kesehatan dan perlindungan ekosistem laut.

Perlindungan ekosistem laut itu akan dilakukan melalui rehabilitasi ekosistem pesisir, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan, pemberantasan IUU Fishing serta memerangi sampah laut.

"Kemudian mendukung pemulihan pascapandemi dan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas perikanan budi daya yang berkelanjutan. Termasuk mendukung penangkapan terukur serta peningkatan mutu dan keamanan pangan," ujarnya.

Sebagai informasi, Presidensi G20 Indonesia 2022 sudah berlangsung sejak awal Desember 2021 dan puncaknya akan berlangsung di Bali pada akhir Oktober 2022 dalam gelaran G20 Leaders' Summit.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar presidensi Indonesia tidak sebatas seremonial.

“Indonesia harus mampu mendorong negara-negara G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata dan terobosan-terobosan besar,” ujar orang nomor satu di Indonesia itu saat menghadiri pembukaan presidensi G20 Indonesia, Rabu (1/12/2021).

Tak hanya itu, lanjut Jokowi, presidensi Indonesia juga akan digunakan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan negara-negara berkembang. Oleh karena itu, Indonesia harus berusaha membangun tata kelola dunia yang lebih adil.