Salin Artikel

Kasus Covid-19 Terus Naik, Pemerintah Klaim Pandemi Masih Terkendali

Dengan penambahan tersebut, maka total kasus Covid-19 di Tanah Air kini berjumlah 4.289.305 terhitung sejak pengumuman kasus perdana pada 2 Maret 2020.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, penambahan kasus harian tertinggi kemarin terjadi di Jakarta, yakni sebanyak 1.993 kasus. Penambahan kasus Covid-19 terbesar kedua terjadi Jawa Barat dengan 409 kasus dan Banten dengan 311 kasus baru.

Dalam periode yang sama, jumlah pasien Covid-19 meninggal dunia bertambah tujuh orang, sehingga totalnya menjadi 144.227 orang.

Selain itu, jumlah kasus aktif Covid-19 bertambah 1.976. Dengan demikian, total kasus aktif kini mencapai 20.867. Kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dan sedang menjalani perawatan.

Catatan kenaikan kasus Covid-19

Kenaikan kasus harian Covid-19 telah terjadi sejak pertengahan Januari. Berdasarkan data pemerintah, kenaikan jumlah penyebaran kasus Covid-19 mulai meningkat signifikan sejak 15 Januari 2022. Kala itu, penyebaran kasus berada di angka 1.054.

Sempat melandai beberapa hari, angka penyebaran kasus Covid-19 kembali naik pada 18 Januari 2022 dengan 1.362 kasus.

Pada 19 Januari, angkanya menanjak jadi 1.745 kasus baru.  Sehari setelahnya, yaitu 20 Januari, kasus baru tembus 2.000, tepatnya 2.116 kasus baru. Pada 21 Januari, angkanya terus bertambah, yaitu sebanyak 2.604 kasus.

Pada 22 Januari, angkanya semakin melonjak, yaitu ada 3.205 kasus baru.

Sementara itu, usai rapat terbatas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada Senin siang kemarin, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini ada 1.600-an kasus positif Covid-19 akibat infeksi varian Omicron.

Dari jumlah tersebut, sekitar 20 orang di antaranya memerlukan bantuan oksigen dan dua pasien lainnya meninggal dunia.

"Kami melaporkan sudah terkonfirmasi bahwa dari 1.600 yang terkena Omicron, yang memang dirawat dan membutuhkan oksigen hanya sekitar 20," ujar Budi dalam keterangan pers secara virtual.

"Dan memang yang wafat dua. Ini memang masih jauh dibanding dengan kasus Delta," lanjut Budi.

Karena penularan varian Omicron semakin banyak, pemerintah tak akan lagi melakukan genome sequencing secara keseluruhan.

Sebagai gantinya, pemerintah menggunakan tes PCR dengan metode S Gene Target Failure (SGTF) agar deteksi kasus positif akibat varian Omicron bisa lebih cepat.

"Dari sisi surveilans ditekankan karena kasusnya semakin banyak, tidak semua akan di-genome sequencing lagi. Genome sequence akan lebih kami arahkan untuk menganalisis pola penyebaran kasus Omicron," ungkap Budi.

Menurut Budi, alat tes PCR dengan SGTF yang bisa mendeteksi Omicron sudah distribusikan dan segera ditambah untuk sejumlah daerah.

Budi juga meminta kepada daerah agar disiplin melakukan testing sebanyak satu per 1.000 penduduk per minggu tetap dijalankan.

Reproduksi kasus meningkat

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini angka reproduksi efektif (RT) Covid-19 di Jawa-Bali mengalami peningkatan. Hal ini menurutnya membuat pemerintah waspada.

"Pemerintah tetap waspada terutama melihat angka reproduksi efektif mulai mengalami peningkatan. Saat ini angka RT di Jawa sudah mencapai 1 dan Bali sudah lebih dari 1," ujar Luhut dalam konferensi pers secara virtual.

Sejalan dengan perkembangan itu, pemerintah pun terus mewaspadai tren positivity rate Covid-1 yang terus meningkat. Menurut Luhut, secara keseluruhan positivity rate PCR dan antigen masih di bawah standar WHO sebesar 5 persen. Namun, khusus untuk positivity rate PCR terus naik.

"Sudah mencapai hampir 9 persen," ungkap Luhut.

Luhut melanjutkan, dalam sepekan terakhir kasus harian Covid-19 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, kasus di Jawa-Bali mendominasi kasus harian yang naik itu.

"Kenaikan di Jawa Bali kami identifikasi masih bersumber dari peningkatan pada wilayah aglomerasi Jabodetabek," kata Luhut.

Data pemerintah juga mengidentifikasi kasus yang disebabkan oleh pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) sudah berada di bawah 10 persen dari total kasus nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transmisi lokal yang terjadi di Indonesia sudah lebih mendominasi dibandingkan pada periode sebelumnya.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Luhut mengimbau masyarakat untuk lebih waspada.

"Protokol kesehatan jangan ditinggalkan, selalu kenakan masker, kurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu, dan selalu gunakan PeduliLindungi ketika beraktivitas di tempat umum," ujar Luhut.

Pemerintah klaim pandemi terkendali

Meskipun kasus Covid-19 terus meningkat, Luhut menegaskan pemerintah tetap dalam kendali penuh menghadapi varian Omicron. Dia menilai peningkatan kasus saat ini masih dalam kendali.

"Pemerintah dalam kendali penuh menghadapi varian Omiceon. Peningkatan kasus relatif terkendali. Jumlah kasus konfirmasi dan aktif harian masih lebih rendah, lebih dari 90 persen jika dibandingkandengan kasus puncak (penularan) varian Delta," kata Luhut.

Dia menjelaskan, sejak varian Omicron ditemukan satu bulan lalu di Indonesia, saat ini belum terlihat tanda-tanda kenaikan kasus yang cukup eksponensial seperti yang terjadi di berbagai negara dunia.

Dia mengungkapkan, saat ini bed occupanty ratio (BOR) atau keterisian tempat tidur di rumah sakit di Jawa Bali jauh lebih baik dibandingkan dengan awal kenaikan varian Delta.

"Sehingga memberikan ruang yang lebar sebelum mencapai batas mengkhawatirkan 60 persen. Kasus kematian harian di seluruh wilayah Jawa-Bali selama 14 hari terakhir juga masih pada tingkat yang sangat rendah," lanjutnya.

Luhut menegaskan, pemerintah saat ini belum berpikir akan melakukan PPKM darurat maupun lockdown. Dia menyatakan, pemerintah masih menggunakan asesmen PPKM berdasarkan level untuk pengetatan mobilitas masyarakat.

"Pemerintah hari ini menegaskan akan terus menggunakan asesmen level sebagai basis pengetatan masyarakat. Saat ini pemerintah belum berpikir unfuk memberlakuakn PPKM darurat lagi atau lockdown," ungkapnya.

Karena itu, Luhut meminta semua kepala daerah dan forkopimda tetap mematuhi aturan asesmen level PPKM sesuai daerah masing-masing. Selain itu juga harus menaati semua kewajiban yang diterbitkan pemerintah.

Fasilitas kesehatan terancam kewalahan

Dengan memperhatikan kondisi penularan Covid-19 terkini, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) memberikan sejumlah catatan. Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat PDPI, Erlina Burhan mengatakan, jika lonjakan kasus Covid-19 terus terjadi, fasilitas kesehatan akan kewalahan menampung pasien.

"Jika lonjakan kasus terus terjadi, bisa jadi ini menyebabkan sistem kesehatan Indonesia menjadi kewalahan, karena sebagian dari mereka itu butuh perawatan," kata Erlina dalan konferensi pers secara virtual, Senin.

Erlina menambahkan, meski gejala yang ditimbulkan varian Omicron terkesan lebih ringan, pasien yang memiliki gejala seperti demam dan sesak napas sebaiknya memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) terdekat.

"Meskipun terkesan ringan, berbagai data melaporkan perburukan gejala memerlukan perawatan seperti demam tinggi, sesak napas berat, terutama pada tiga kelompok yaitu lansia, komorbid, dan anak-anak, apalagi kalau lansia dengan komorbid," ucapnya.

Erlina menekankan, jika gejala Covid-19 yang ditimbulkan seperti demam dan sesak napas, maka wajib segera memeriksakan diri ke Fasyankes terdekat.

"Konsumsi vitamin dan istirahat dan tidak menunda-nunda untuk memeriksakan diri ke faskes terdekat, anda harus waspada kalau tahu gejalanya," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/06414021/kasus-covid-19-terus-naik-pemerintah-klaim-pandemi-masih-terkendali

Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke