Luhut: Jabodetabek Masih Berstatus PPKM Level 2

Hal itu ditegaskannya saat konferensi pers secara virtual usai rapat evaluasi PPKM pada Senin (24/1/2022).

"Secara aglomerasi Jabodetabek saat ini masih pada Level 2 (PPKM). Rincian terkait level PPKM dapat dilihat pada Instruksi Mendagri (Inmendagri) yang akan terbit hari ini," ujar Luhut.

Dia menuturkan, dari hasil evaluasi PPKM diketahui ada peningkatan jumlah kabupaten/kota di Jawa-Bali yang masuk ke Level 1.

Sementara itu, khusus di DKI Jakarta pemerintah tetap menempatkan sebagai daerah khusus untuk perang melawan pandemi.

"Teater perang pandemi yang terjadi di DKI Jakarta menyebabkan situasi provinsi ini bisa mungkin berubah. Pemerintah secara konsisten memasukkan DKI sebagai satu kesatuan aglomerasi Jabodetabek," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Luhut juga mengungkapkan, pemerintah saat ini belum berpikir akan memberlakukan PPKM darurat maupun lockdown.

Dia menegaskan pemerintah masih menggunakan asesmen PPKM berdasarkan level untuk pengetatan mobilitas masyarakat.

"Pemerintah hari ini menegaskan akan terus menggunakan asesmen level sebagai basis pengetatan masyarakat," ujar Luhut.

"Saat ini pemerintah belum berfikir unfuk memberlakuakn PPKM darurat lagi atau lockdown," lanjutnya.

Oleh karenanya, Luhut meminta semua kepala daerah dan forkopimda agar tetap mematuhi aturan asesmen level PPKM sesuai daerah masing-masing. Selain itu juga harus menaati semua kewajiban yang diterbitkan pemerintah.

"Untuk menghindari dampak buruk di kemudian hari," tambah Luhut.

Sebelumnya, pemerintah melaporkan penambahan 2.925 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan kasus baru Covid-19 tersebut tersebar di 27 provinsi.

Dengan demikian, hingga Minggu (23/1/2022), total kasus Covid-19 di Tanah Air berjumlah 4.286.378.

Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menunjukkan, penambahan kasus baru tertinggi terjadi di DKI Jakarta sebanyak 1.739 kasus, disusul Jawa Barat dan Banten masing-masing 485 dan 454 kasus.