Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

"Secara berturut-turut, Kamis dan Jumat, tim penyidik masih melanjutkan upaya paksa penggeledahan di beberapa lokasi, di wilayah Kabupaten Buru Selatan, Maluku," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangan tertulis, Senin (24/1/2022).

Ali menyampaikan, lokasi yang digeledah tim penyidik KPK adalah Kantor Dinas Sosial, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Anak, serta Kantor Koperasi dan Usaha Menengah, dan Kantor Dinas PUPR dan Kantor Dinas PTSP.

Kemudian, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor Dinas Perhubungan, serta rumah kediaman dari pihak-pihak yang diduga terkait dengan perkara yang tengah diusut KPK tersebut.

"Tim Penyidik menemukan dan mengamankan berbagai bukti di antaranya dokumen aliran sejumlah uang dan barang elektronik," ucap Ali.

KPK menduga, penemuan dari hasil penggeledahan itu dapat mendukung unsur pembuktian dari dugaan pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini.

"Analisa atas bukti-bukti tersebut akan dilakukan disertai dengan penyitaan sebagai kelengkapan berkas perkara penyidikan," ujar Ali.

Hingga kini, KPK masih terus mengusut dugaan korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011-2016.

Lembaga antikorupsi itu belum menyampaikan penjelasan terkait kronologi perkara hingga siapa saja pihak-pihak yang dijadikan sebagai tersangka. Hal itu baru akan disampaikan kepada publik ketika dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

KPK masih terus melakukan pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan dugaan perbuatan pidana dari para pihak sedang dilakukan.

Lembaga antirasuah itu juga akan mengagendakan pemanggilan saksi-saksi untuk membuat terangnya dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut.

“KPK akan menyampaikan setiap perkembangan perkara ini kepada publik dan berharap publik juga turut membantu mengawasi perkara ini sebagai bentuk tanggung jawab dan keterbukaan dalam penanganan perkara,” ujar Ali.