Menakar Kans Ridwan Kamil sebagai Kepala Ibu Kota Baru Pilihan Jokowi…

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil santer disebut sebagai calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) incaran Presiden Joko Widodo.

Spekulasi ini muncul pasca Jokowi mengungkap kriteria pimpinan IKN Nusantara yang bakal ia tunjuk.

Presiden spesifik menyebutkan sosok yang ia inginkan, yakni pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Sebelumnya, pada Maret 2020 Jokowi sempat menyebutkan sejumlah nama, mulai dari mantan kepala daerah hingga eks menteri.

Nama-nama itu yakni, eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Dengan kriteria terbaru yang Jokowi sebutkan, maka gugur sudah peluang empat sosok yang sempat disebutkan Jokowi sebagai Kepala Otorita IKN. Sebab, keempat nama itu tak berlatar belakang arsitek.

Namun, Ahok dan Azwar Anas setidaknya memenuhi satu kriteria, yakni pernah memimpin suatu daerah.

Dugaan publik pun kini mengerucut pada empat nama, salah satunya Ridwan Kamil. Selain itu, muncul pula nama eks Wali Kota Surabaya yang kini menjabat Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Lantas, dari empat nama tersebut, siapa yang paling berpeluang ditunjuk Jokowi sebagai Kepala Otorita IKN?

Kans Ridwan Kamil

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, Ridwan Kamil memiliki peluang jadi figur yang dipilih Jokowi, namun potensinya kecil.

Sebab, Emil, begitu sapaannya, sudah sangat terbuka atas keinginannya mencalonkan diri di Pilpres 2024.

Oleh karenanya, menurut Ujang, Emil akan lebih fokus pada pendekatan partai sebagai kendaraan politiknya di 2024.

"Jika ditunjuk jadi kepala otorita IKN oleh Jokowi dan dia mau, maka itu bisa mempersempit ruang geraknya dalam pencapresan," kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu (22/1/2022).

"Karena Jokowi bisa saja meminta figur yang dipilih jadi kepala IKN itu mesti fokus bangun IKN dengan baik, bukan untuk ikut pencapresan," lanjutnya.

Namun demikian, menurut Ujang, bukan tidak mungkin Emil menerima pinangan Jokowi seandainya memang ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN.

Sebab, selain jabatan tersebut setingkat dengan menteri, hingga kini Emil belum punya partai yang jelas bersedia mengusungnya di Pilpres mendatang.

"Jika nyapres belum tentu bisa. Selain tak punya partai, RK juga elektabilitas masih di papan tengah, kalah oleh Prabowo, Anies, dan Ganjar," tuturnya.

Kalah dengan Risma?

Sementara, membaca hal ini, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai, peluang Risma untuk ditunjuk sebagai Kepala Otorita lebih besar ketimbang Emil maupun 3 kepala daerah lainnya.

Menurut Adi, mustahil bagi Emil, Danny, ataupun Nova dipilih sebagai Kepala Otorita, mengingat ketiganya sampai saat ini masih menjabat sebagai kepala daerah.

Dari empat nama, hanya Risma yang menjabat sebagai menteri, sehingga dapat sewaktu-waktu meninggalkan jabatannya.

"Nama-nama kepala daerah yang masuk kriteria Jokowi itu hanya Risma yang relatif aman," kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (22/1/2022).

"Kalau Ridwan Kamil atau kepala daerah lain yang masih aktif sepertinya sangat mustahil karena tak mungkin mereka berhenti di tengah jalan sebagai kepala daerah yang dipilih langsung rakyat. Itu sama halnya mengkhianati amat rakyat," lanjutnya.

Di luar itu, menurut Adi, publik masih banyak yang menjagokan Ahok dan Bambang Brodjonegoro.

Namun demikian, Adi mengatakan, sulit menebak keinginan Jokowi mengingat ia seringkali melakukan manuver yang arahnya sulit dibaca.

"Yang jelas siapa pun yang dipilih nantinya, pasti dianggap punya kompetensi dan tentunya punya kedekatan dengan presiden," kata dia.

Figur lain

Terkait hal ini, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, akan lebih baik jika kepala ibu kota baru merupakan figur yang punya kemampuan dalam pembangunan infrastruktur secara teknis, yang juga memahami betul perencanaan IKN.

Sebab, Jokowi pernah menargetkan upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus tahun 2024 dilaksanakan di ibu kota negara baru.

Dengan target tersebut, kata Nirwono, pembangunan infrastruktur menjadi yang utama. Setidaknya, selama 2022-2024, proyek IKN akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, air bersih, perumahan, dan gedung-gedung pemerintahan seperti istana kepresidenan dan gedung MPR/DPR.

"Yang lebih penting yang memahami pembangunan infrastruktur, ia mengetahui sejak awal perencanaan sampai dengan persiapan pembangunan," kata Nirwono kepada Kompas.com, Sabtu (22/1/2022).

Dengan kriteria tersebut, Nirwono menilai, akan lebih ideal jika Kepala Otorita IKN ditunjuk dari unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sejak awal mengetahui seluk beluk perencanaan pembangunan ibu kota negara.

Sebab, sejak 2 tahun lalu Kementerian PUPR sudah menyiapkan proyek pemindahan ibu kota, mulai dari menyelenggarakan sayembara desain IKN, hingga membentuk satuan tugas (satgas) perencanaan IKN.

Penunjukan kepala otorita dari unsur Kementerian PUPR dinilai akan memudahkan dan mempercepat pelaksanaan pembangunan di calon ibu kota baru.

Terkait nama-nama yang belakangan beredar seperti Ridwan Kamil hingga Risma, menurut Nirwono, akan lebih ideal jika ditunjuk sebagai Kepala Otorita periode selanjutnya atau ketika pembangunan infrastruktur di ibu kota baru sudah rampung.

Sebab, ketika masa itu tiba dan ibu kota baru mulai diisi oleh para pejabat negara dan ASN, dibutuhkan sosok kepala otorita yang pernah punya pengalaman memimpin daerah.

"Setelah 5 tahun awal, setelah sudah ada gedungnya, setelah ada ASN yang masuk, sudah mulai memikirkan pembentukan pemerintahan daerah, sudah mulai ada orangnya, itu baru mulai silakan kita kerja sama dengan pemerintah daerah sekitarnya, kemampuan sebagai kepala daerah dibutuhkan," kata Nirwono.

Oleh karenanya, Nirwono berharap presiden tak terjebak pada unsur politis dalam memilih pimpinan ibu kota negara baru.

Sebab, penunjukan Kepala Otorita IKN bertaruh pada keberhasilan target pemindahan ibu kota.

"Dalam dua bulan ke depan akan menentukan. Kalau nanti lebih banyak faktor politiknya, maka saya jamin 2024 tidak akan terwujud (pindah ibu kota) karena terlalu banyak kendala yang harus dihadapi oleh pemimpin yang lebih banyak latar belakang politiknya," tandas Nirwono.