KSP: Munculkan Nama-nama Calon Pemimpin IKN agar Presiden Punya Banyak Pilihan

Dengan demikian, menurutnya Presiden Joko Widodo punya banyak pilihan untuk menentukan siapa pemimpin yang tepat.

"Kita kan masih punya dua bulan kurang semenjak Undang-undang (UU) IKN itu ditetapkan. Presiden masih punya waktu untuk memutuskan siapa (yang akan memimpin). Dalam kurun waktu itu tentu saja nama-nama lain yang belum dimunculkan bisa dimunculkan ke publik," ujar Wandy dalam keterangan video kepada wartawan, Jumat (21/1/2022).

"Sehingga presiden punya banyak pilihan untuk itu, dan waktu masih cukup," lanjutnya.

Meski demikian, Wandy menegaskan keputusan terakhir mengenai Kepala Badan Otorita IKN menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Dia pun menjelaskan lebih lanjut tentang pernyataan presiden mengenai sosok calon Kepala Badan Otorita IKN yang sebaiknya berlatar belakang arsitek dan pernah memimpin daerah.

Menurutnya secara umum dua hal itu merupakan kriteria ideal.

"Karena memang tantangan membangun dan memindahkan ibu kota negara itu kan relevan dengan itu," tutur Wandy.

Sebelumnya, saat pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Negara pada Rabu (19/1/2022) lalu Presiden Jokowi menyebutkan sejumlah kriteria soal sosok yang berpeluang menjadi kepala Badan Otorita IKN.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.id, kriteria yang disebutkan Jokowi yakni yang punya latar belakang arsitek dan punya pengalaman memimpin daerah.

Lalu, saat ditanya lebih lanjuf apakah sosok yang berlatar belakang tersebut juga bersuku Sunda, jokowi menyebut itu adalah harapannya.

Adapun tiga ciri itu saat ini ada dalam pada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Selain sudah berpengalaman memimpin daerah, pria yang akrab disapa Emil itu juga dikenal sebagai ahli bangunan dan tata kota.

Beberapa contoh bangunan yang pernah didesainnya antara lain Museum Tsunami di Banda Aceh, Marina Bay Waterfront Masterplan di Sigapura.

Selain Emil, ada empat nama lain yang juga disebut-sebut akan menjadi calon Kepala Badan Otorita IKN.

Keempatnya yakni Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Dirut PT Wijaya Karya Tumiyana.