Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, anggaran tersebut lebih rendah ketimbang tahun 2021 lalu yang sebesar Rp 35 triliun.

Penurunan anggaran tersebut karena dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Disampaikan anggaran 2022 lebih rendah secara nominal, tapi yang perlu dicatat, anggaran kemarin kena refocusing karena Covid-19. Jadi praktis mengalami penyusutan," jelas Muhadjir dalam konferensi pers terkait tindak lanjut rapat terbatas (ratas) tentang konvergensi anggaran dalam percepatan penurunan stunting secara virtual, Kamis (20/1/2022).

Muhadjir pun menekankan, penurunan anggaran tidak berpengaruh terhadap target penurunan stunting secara tahunan.

BKKBN sebagai pelaksana dari penanganan permasalahan stunting akan meningkatkan kinerja meski di sisi lain terjadi penurunan dari sisi anggaran.

"Di penanganan stunting tidak budget oriented, tapi lebih ke kinerja dan performa. Salah satu langkah Presiden mendelegasikan wewenang penanganan stunting secara khusus ke Kepala BKKBN ldwat Perpres Nomor 72 tahun 2021," jelas Muhadjir.

"Jadi lebih kepada aspek penanganan, meningkatkan performance, penanganan bukan budgeting perbankan. Budget diefisiensikan, diefektifkan, tapi lebih nendang," kata dia.

Untuk diketahui, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ditetapkan target penurunan prevalensi stunting dari 24 persen menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang.

Artinya, setiap tahun, target capaian penurunan stunting sebesar 3 persen.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pun mengatakan optimistis bisa mencapai target penurunan stunting sebesar 3 persen tersebut dengan alokasi anggaran yang sebesar Rp 25 triliun.

"Kami tetap optimis degan anggaran Rp 25 triliun ini dengan refocusing, lebih fokus, lebih tepat sasaran," jelas Hasto.