Pengamat: Pembangunan IKN Itu Kepentingan Elite, Dana PEN Seharusnya untuk Rakyat

Proyek yang bakal menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu dinilai bukan berdasarkan kepentingan rakyat.

"IKN itu kan kepentingan elite. Bukan kepentingan rakyat. Kurang tepat jika anggaran pemulihan ekonomi untuk IKN," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/1/2022).

Ujang menyayangkan adanya pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut anggaran pemindahan IKN tahun 2022 akan mencatut anggaran Program PEN.

Padahal, seyogyanya anggaran PEN dimaksimalkan untuk rakyat yang kini masih terdampak pandemi Covid-19.

"Mestinya, uang tersebut untuk rakyat yang terdampak Covid. Banyak rakyat yang terkena PHK, hilang kerjaan dan periuk nasinya. Mestinya dibantu," jelas Ujang.

Lebih lanjut, Ujang juga mengatakan bahwa IKN bahkan seolah menjadi harga mati di mata Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dengan adanya persepsi itu, maka Menkeu akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari, menyesuaikan pengadaan dana untuk IKN.

"IKN itu harga mati bagi Jokowi, maka soal uang akan disesuaikan, dicari dan diada-adakan oleh Menkeu," imbuh dia.

Di sisi lain, ia mengingatkan pemerintah bahwa penggunaan anggaran PEN untuk IKN jelas akan melukai hati rakyat.

Sebab, hal itu terkesan dipaksakan di tengah pandemi Covid-19 yang hingga kini masih mewabah.

"Rakyat sangat menderita karena Covid," pesan Ujang.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran pemindahan IKN tahun 2022 akan mencatut anggaran Program PEN.

Asal tahu saja, pemerintah menyiapkan dana program PEN tahun 2022 sebesar Rp 451 triliun.

Dana itu sejatinya dianggarkan untuk penanganan pandemi Covid-19, pemberian bantuan sosial (bansos), dan pemulihan ekonomi masyarakat.

"Seperti diketahui untuk tahun 2022 paket pemulihan ekonomi sebesar Rp 450 triliun masih belum dispesifikasi seluruhnya. Jadi ini (anggaran pembangunan IKN) nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian program PEN sekaligus bangun momentum pembangunan IKN," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pasca Sidang Paripurna, Selasa (18/1/2022).