Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Dalam rapat kerja dengan pemerintah pada Selasa dini hari, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) sepakat membawa RUU IKN ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang.

Selain itu, pada Senin siang, Menteri Perencanaan Pembangunan Naisonal/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa ibu kota baru kelak akan diberi nama "Nusantara".

Berikut ini sejumlah informasi mengenai perkembangan pemindahan ibu kota baru yang dirangkum Kompas.com:

1. RUU Dibawa ke Rapat Paripurna

Pansus RUU IKN sepakat membawa RUU IKN ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Keputusan itu diambil Pansus dalam rapat kerja dengan pemerintah yang berlangsung hingga Selasa (18/1/2022) dini hari.

"Apakah rancangan undang-undang ini, Rancangan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara yang sudah kita bahas dapat kita setujui dan kemudian kita proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan DPR RI untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat II, apakah bisa kita setujui?" kata Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia selaku pimpinan rapat, Selasa.

"Setuju," jawab peserta rapat diikuti ketukan palu oleh Doli sebagai tanda kesepakatan.

Dalam pandangan mini fraksi, 8 dari 9 fraksi menyatakan setuju untuk membawa RUU IKN ke rapat paripurna, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolaknya.

Adapun rapat kerja pengambilan keputusan ini baru dimulai sekitar pukul 00.20 WIB Selasa tengah malam.

Sebelumnya, sejak Senin (17/1/2022) pagi hingga malam, Pansus menggelar rapat secara maraton mulai dari pembahasan hasil tim perumus dan tim sinkronisasi hingga laporan panitia kerja.

Menurut rencana, rapat paripurna untuk mengesahkan RUU IKN sebagai undang-undang akan dilaksanakan pada Selasa siang.

2. Pemerintah Pilih Nama 'Nusantara'

Dalam rapat dengan Pansus RUU IKN, Menteri Suharso mengungkapkan, pemerintah memilih kata 'Nusantara' sebagai nama ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah lagsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara," kata Suharso, Senin.

Ia mengungkapkan, nama Nusantara dipilih dari sekitar 80 nama lain yang diusulkan, antara lain Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Cakrawalapura, dan Kertanegara.

"Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua Republik Indonesia," kata Suharso.

Suharso menyebutkan, pemilihan nama ibu kota tersebut telah melalui pertimbangan dari ahli sejarah dan ahli bahasa.

3. Sebagian Besar Dibiayai APBN

Biaya pembangunan ibu kota baru dikabarkan akan lebih banyak menggunakan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di samping skema lainnya.

Hal itu terkuak dari keterangan yang tercantum pada situs resmi IKN, ikn.go.id, bahwa 53,5 persen biaya pembangunan IKN akan ditanggung oleh APBN.

Sementara, 46,5 persen sisanya akan didanai menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), swasta, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Saat dimintai konfirmasi soal itu, Suharso enggan berkomentar panjang lebar dan mengaku belum membaca informasi soal pendanaan tersebut.

"Saya itu belum baca soalnya," ujar Suharso di sela-sela rapat Pansus RUU IKN.

Suharso juga tidak menjawab lugas saat ditanya kemungkinan angka yang tercantum pada situs tersebut hanya untuk kurun waktu tertentu selama masa pembangunan ibu kota baru.

"Nanti saya lihat ya," kata dia singkat.

4. Dirancang Dekat ke Mana-mana

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pembangunan ibu kota baru harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, dan produktif.

Selain itu, IKN sejak awal juga dirancang agar warga dapat bepergian ke mana saja secara ramah lingkungan. Sebab, konsep pembangunan IKN mengadaptasi zero emition.

"Secara fisik pembangunan IKN di Kaltim ini harus dijadikan momentum. Untuk membangun sebuah kota yang sehat efisien, produktif yang dirancang sejak awal agar warganya ke mana-mana dekat," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

"Warganya ke mana-mana bisa naik sepeda, ke mana-mana bisa jalan kaki," imbuh Presiden.

Selain itu, IKN juga menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan berkelas dunia.

"Bayangan kita seperti itu. Jadi, sekali lagi IKN yang baru ini bukan sekedar kota yang berisi kantor-kantor pemerintahan," tutur Jokowi.

"Tetapi, kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi," lanjutnya.