Mengulik Ibu Kota Negara Baru "Nusantara", Smart City yang Bakal Habiskan Rp 501 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur kian serius.

Terbaru, pemerintah memperkenalkan nama ibu kota negara baru sebagai "Nusantara". Nama tersebut telah disetujui Presiden Joko Widodo.

Hal-hal lainnya terkait pemindahan ibu kota negara juga terus disiapkan mulai dari penyusunan rancangan undang-undang, infrastruktur, dan lainnya.

Dipilihnya nama "Nusantara"

Penamaan ibu kota negara Nusantara pertama kali diungkap oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah lagsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara," kata Suharso.

Suharso mengatakan, nama Nusantara dipilih karena istilah tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional.

"Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu, dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia," ujarnya.

Menurut Suharso, semula nama ibu kota itu akan dimasukkan ke dalam RUU IKN. Namun, rencana ini tertunda karena saat itu belum ada persetujuan dari presiden.

Adapun RUU IKN belum mencantumkan nama ibu kota baru sehingga hanya disebut sebagai "IKN [...]" di dalam draf.

Sistem pemerintahan

Salah satu yang tengah dimatangkan dalam RUU IKN ialah konsep pemerintahan ibu kota negara.

Sebelumnya, Menteri Suharso menyatakan bahwa ibu kota negara baru akan menerapkan konsep otorita atau daerah khusus. Dengan konsep tersebut, IKN bakal dipimpin oleh kepala otorita yang berkedudukan setingkat menteri.

Suharso mengatakan, kekhususan IKN akan berbeda dengan daerah lainnya. Nantinya, pemerintah daerah khusus IKN tidak akan memiliki dewan perwakilan daerah kekhususan.

"Gubernur atau bupati atau kepala daerahnya tidak juga disebut gubernur dan juga tidak dipilih. Kemudian menjalankan otonomi seluas-luasnya, tetapi terbatas dan seterusnya," katanya dalam rapat Pansus IKN DPR dengan pemerintah dan DPD, Kamis (13/1/2022).

Dengan konsep tersebut, lanjut Suharso, pemerintah daerah khusus IKN tak akan menggelar pemilihan kepala daerah dan legislatif tingkat kabupaten/kota seperti daerah lainnya.

Sementara, Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur Velix Vernando menjelaskan, kepala otorita IKN bakal ditunjuk dan diangkat langsung oleh presiden. Mekanisme ini sama halnya seperti sistem penunjukan menteri.

Artinya, tidak ada pemilihan umum untuk memilih kepala daerah IKN secara langsung oleh penduduk IKN.

"Ia akan ditunjuk dan diangkat, kemudian ditetapkan oleh presiden dengan masa jabatan lima tahun," ucap Velix dalam webinar, Kamis (23/12/2021).

Adapun kewenangan pemerintah daerah khusus IKN mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama.

Istana megah hingga rumah dinas

Rancangan infrastruktur ibu kota negara baru pun telah disiapkan. Dalam video yang pernah dibagikan akun Twitter dan Instagram resmi presiden, @jokowi, nampak ibu kota negara dirancang dengan konsep smart city dan eco friendly.

Dalam video, Istana Kepresidenan terlihat megah dengan konsep bangunan menyerupai Garuda yang membentangkan sayap. Istana juga dikelilingi pepohonan hijau, sungai, serta tempat terbuka hijau yang luas.

Bangunan Istana juga diapit oleh bangunan lembaga yudikatif (Mahkamah Agung) dan legislatif (MPR/DPR/DPD).

Terlihat pula sejumlah infrastruktur seperti danau Pancasila, kebun botani, Plaza Bhineka Tunggal Ika, kawasan diplomatik, hingga kawasan bisnis dan komersil.

Sepanjang video terlihat bahwa ibu kota baru akan memiliki cukup banyak trotoar bagi pejalan kaki serta pepohonan yang rimbun. Ibu kota baru juga nampak akan memiliki beberapa waduk serta pembangkit listrik tenaga angin.

Proporsi bangunan-bangunan tinggi yang muncul di video itu juga terlihat tidak terlalu padat, masih ada banyak ruang terbuka yang bisa dilalui oleh masyarakat.

Pemerintah pun menargetkan pemindahan ibu kota negara akan dimulai sebelum tahun 2024.

Menurut Velix Vernando, kantor presiden dan wakil presiden akan dipindah paling awal, menyusul selanjutnya sejumlah kementerian.

"Dalam konteks tahap paling awal ini, jika kantor Presiden maupun kantor Wakil Presiden ini pindah sebelun 2024, maka tentu beberapa kementerian yang kita sebut sebagai triumvirat," kata Velix, Kamis (23/12/2021).

Adapun pemindahan tahap awal ini akan diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menjadi lembaga strategis pemerintah.

Selain infrastruktur pemerintahan, pemerintah juga akan membangun rumah dinas untuk aparatur sipil negara (ASN) di ibu kota negara baru.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pembangunan rumah dinas akan dimulai tahun 2022 melalui mekanisme pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), bukan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Khusus perumahan tidak pakai APBN, rumah dinas nanti kami menggunakan KPBU dan swasta murni. Ini arahan dari Bapak Presiden," kata Khalawi, Rabu (09/06/2021).

Anggaran fantastis

Proyek pembangunan ibu kota negara baru setidaknya memerlukan anggaran senilai Rp 501 triliun.

“Yang pertama, pembangunan ibu kota baru Indonesia. Untuk membangun ibu kota baru setidaknya dibutuhkan dana sebesar 35 miliar dolar AS (sekitar Rp 501 triliun)," kata Jokowi, Kamis (04/11/2021).

Terkait proyek ini, kata Jokowi, pemerintah bakal melakukan penawaran kerja sama investasi dengan berbagai pihak.

Dikutip dari laman resmi IKN, skema pembiayaan proyek ini diutamakan melalui sistem KPBU yakni Rp 252,5 triliun (54,2 persen) serta investasi swasta dan BUMN/D (secara langsung) sebesar Rp 123,2 triliun (26,4 persen) dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik.

Di luar itu, pembiayaan pembangunan IKN akan ditanggung APBN.

"Bagian terbesarnya justru dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (public-private partnership) dan kontribusi atau investasi swasta," kata Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro dikutip dari siaran pers, Senin (28/6/2021).