Kadishub Depok yang Jadi Tersangka Kasus Mafia Tanah Penuhi Panggilan Bareskrim

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Andi Rian Djajadi mengatakan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Depok Eko Herwiyanto memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus mafia tanah.

Menurut Andi, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap Eko.

“Sudah hadir dan sedang pemeriksaan,” kata Andi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/1/2022).

Namun, Andi belum memberikan informasi lanjutan dalam pemeriksaan ini karena masih dalam proses pendalaman.

Diberitakan sebelumnya, Eko Herwiyanto dan tiga orang tersangka lain telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perampasan aset tanah seorang purnawirawan jenderal TNI di Depok.

Ketiga tersangka lainnya adalah Anggota DPRD Depok Nurdin Al-Ardisoma alias Jojon, pihak swasta Hanafi, dan mantan Direktur PT Abdiluhur Kawuloalit Burhanudin Abu Bakar.

Polisi telah melayangkan surat pemeriksaan kepada semua tersangka. Nurdin telah diperiksa sebagai tersangka pada 10 Januari 2022. Kemudian Hanafi diperiksa pada 6 Januari 2022.

Sedangkan, Burhanudin Abu Bakar sudah dipanggil pada 3 Januari 2022, namun tidak memenuhi panggilan karena alasan sakit.

Diketahui, kasus ini berawal dari adanya dugaan pemalsuan surat pernyataan pelepasan hak untuk kepentingan swasta yang dibuat oleh Hanafi dan Nurdin.

Dalam melakukan pemalsuan, Nurdin dan Hanafi mendapat bantuan Eko yang saat itu masih menjabat sebagai Camat Sawangan, Depok.

Polisi menyebut surat pernyataan palsu itu kemudian digunakan Burhanudin sebagai dokumen yang dilampirkan dalam permohonan penyerahan sebidang tanah milik ES kepada Pemkot Depok untuk menjadi makam atau TPU.

Namun ternyata diketahui bahwa ES tidak pernah menjual atau memindahtangankan tanah tersebut.

Lebih lanjut, penyerahan tanah tersebut juga diklaim oleh Burhanuddin sebagai persyaratan penerbitan izin membangun bangunan (IMB) atas nama PT Abdiluhur Kawuloalit. Pihak Pemkot Depok juga memproses dan menerima klaim Burhanuddin tersebut.

Padahal, menurut polisi, penyerahan tersebut merupakan kepentingan Burhanudin Abubakar.

Akibatnya para tersangka dijerat Pasal 263 KUHP, Pasal 266 KUHP, Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55, Pasal 56 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat dan/atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan/atau penipuan atau penggelapan dan pertolongan jahat.