Mayjen Untung Budiharto Resmi Jabat Pangdam Jaya

Dalam amanatnya, Dudung mengingatkan bahwa kiprah Kodam Jaya akan selalu termonitor pemerintah pusat.

Itu karena hampir 60 persen kegiatan di wilayahnya adalah kegiatan pemerintah pusat.

"Dan 40 persen sisanya adalah kegiatan pemerintah daerah. Hal-hal yang positif maupun negatif akan secara nyata termonitor dan kegiatan Kodam Jaya lebih banyak ketemu Presiden daripada Gubernur," ujar Dudung dalam keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), Selasa (11/1/2022).

Dudung mengatakan, Kodam Jaya merupakan pintu gerbangnya TNI AD sekaligus TNI di seluruh Indonesia.

Menurut dia, apabila Jakarta tak stabil akan berpengaruh pada wilayah lainnya di Indonesia.

Karena itu, Dudung berpesan kepada Untung Budiarto untuk menyikapi kegiatan-kegiatan dan selalu mewaspadai setiap perkembangan situasi.

Untuk itu, Dudung memercayakan Mayjen TNI Untung untuk dapat mengendalikan semua prajurit.

"Ciptakan rasa aman dan tenteram serta tetap menyikapi setiap situasi, sehingga hal-hal dan langkah antisipasi bisa dilakukan sedini mungkin," kata mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu.

Selain itu, Dudung mengingatkan supaya Untung Budiharto bisa membangun komunikasi sosial.

"Lakukan inovasi, imajinasi, dan kreativitas yang positif, yang nantinya akan tecermin bahwa TNI AD betul-betul dicintai dan disayangi oleh masyarakat," ungkap Dudung.

Diketahui, penunjukan Untung Budiharto menjadi Pangdam Jaya sempat mengundang polemik lantaran ia merupakan eks Tim Mawar.

Tim Mawar adalah tim kecil yang dibuat oleh kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 1998. 

Tim Mawar ini merupakan dalang dari operasi penculikan para aktivis politik pro-demokrasi tahun 1998.

Selain itu, Untung Budiharto merupakan lulusan Akademi Militer 1988, dari kecabangan infanteri yang mengawali kariernya di korps baret merah, Kopassus.

Adapun Mulyo Aji akan menempati jabatan selanjutnya sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Polhukam.