Salin Artikel

Capaian Vaksinasi Tidak Merata, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pemberian Vaksin Booster

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan Firdaus Ferdiansyah mengatakan, hingga kini cakupan vaksinasi dosis 1 dan 2 belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan, terutama warga lanjut usia.

"Kondisi ini bisa memperpanjang pandemi Covid-19. Pemerintah juga harus memastikan vaksin diberikan untuk semua, tanpa skema berbayar," kata Firdaus dalam konferensi pers, Minggu (9/1/2022).

Koalisi mencatat, hingga Kamis (6/1/2022), cakupan vaksinasi dosis kedua di Indonesia masih relatif rendah, yakni 55,58 persen.

Vaksinasi lansia dosis kedua juga baru mencapai 42,86 persen.

Artinya, kata Firdaus, masih ada sekitar 6,9 juta lansia yang belum mendapatkan vaksin sama sekali.

Menurut dia, jumlah ini belum termasuk kelompok rentan, seperti warga dengan penyakit penyerta, ibu hamil, masyarakat adat, difabel, dan lainnya.

Selain itu, ia menilai, pemerintah pusat belum menyediakan data cakupan vaksinasi kelompok masyarakat rentan.

Padahal, mereka merupakan kelompok yang memiliki risiko terinfeksi tinggi.

Situasi ini memperlihatkan ketimpangan vaksinasi di Indonesia masih relatif tinggi. Kondisi ini berpotensi membuat masyarakat rentan terpapar Covid-19.

Oleh karena itu, kata dia, rencana pemberian vaksin booster bukan langkah bijak.

"Rencana ini justru akan menempatkan mereka yang belum mendapatkan vaksin sama sekali semakin rentan terinfeksi dan meningkatkan risiko kematian," kata Firdaus.


Di sisi lain, ia menilai, rencana pemerintah menyalurkan vaksin booster juga memicu ketimpangan capaian vaksinasi di daerah.

Vaksin booster, misalnya, hanya diberikan kepada kabupaten dan kota yang sudah mencapai vaksinasi dosis pertama sebanyak 70 persen dan 60 persen dosis kedua.

Hingga 7 Januari 2022, hanya terdapat 244 kabupaten dan kota yang mencapai syarat tersebut.

Merujuk data tersebut, setidaknya masih ada 290 kabupaten dan kota yang cakupan vaksinasi dosis penuh kurang dari 60 persen.

Ia menambahkan, kondisi ini menunjukkan ketimpangan dalam distribusi dan penerimaan vaksin kepada masyarakat masih terjadi.

Padahal, transmisi lokal Covid-19 varian Omicron sudah berlangsung.

"Apabila booster diberikan kepada 244 kabupaten dan kota saja, maka dapat menyebabkan ketidakadilan akses vaksin. Sebab, mereka terproteksi lebih dahulu dibandingkan warga di 290 kabupaten dan kota lainnya," imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/10/05250021/capaian-vaksinasi-tidak-merata-pemerintah-diminta-kaji-ulang-pemberian

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kembali Disentil Bambang Pacul, Ganjar Dinilai Belum Patuh pada Agenda Pencapresan PDI-P

Kembali Disentil Bambang Pacul, Ganjar Dinilai Belum Patuh pada Agenda Pencapresan PDI-P

Nasional
Fadli Zon Kenang Saat Gerindra Mati-matian Dukung Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta

Fadli Zon Kenang Saat Gerindra Mati-matian Dukung Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Istri dan Anak Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan, Ini Kata KPK

Istri dan Anak Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan, Ini Kata KPK

Nasional
Jelang KTT G20, Kemenkes Siapkan Layanan Kesehatan hingga Aplikasi PeduliLindungi 13 Bahasa

Jelang KTT G20, Kemenkes Siapkan Layanan Kesehatan hingga Aplikasi PeduliLindungi 13 Bahasa

Nasional
Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu di Karawang

Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu di Karawang

Nasional
Nasdem Cepat-cepat Deklarasikan Anies Capres, Gerindra: Mungkin untuk Dapat Efek Ekor Jas

Nasdem Cepat-cepat Deklarasikan Anies Capres, Gerindra: Mungkin untuk Dapat Efek Ekor Jas

Nasional
Jokowi: Pengembangan Ekonomi Kreatif Harus Dipacu agar Lebih Maju

Jokowi: Pengembangan Ekonomi Kreatif Harus Dipacu agar Lebih Maju

Nasional
KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo Apresiasi Tim Demo Udara HUT Ke-77 TNI

KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo Apresiasi Tim Demo Udara HUT Ke-77 TNI

Nasional
Bertemu dengan Ketua Parlemen Ukraina, Puan Dukung Perdamaian Ukraina dan Rusia

Bertemu dengan Ketua Parlemen Ukraina, Puan Dukung Perdamaian Ukraina dan Rusia

Nasional
Usut Suap Pembelian Pesawat Garuda, KPK Geledah Rumah dan Kantor di Tangsel dan Jakarta

Usut Suap Pembelian Pesawat Garuda, KPK Geledah Rumah dan Kantor di Tangsel dan Jakarta

Nasional
KPK Telah Periksa 16 Saksi Suap Pembelian Airbus Garuda Indonesia

KPK Telah Periksa 16 Saksi Suap Pembelian Airbus Garuda Indonesia

Nasional
Saat Ferdy Sambo Minta Maaf kepada Keluarga Brigadir J Jelang Persidangan...

Saat Ferdy Sambo Minta Maaf kepada Keluarga Brigadir J Jelang Persidangan...

Nasional
Waketum Golkar Sebut Pernyataan Akbar Tanjung ke Anies Sebatas Ucapan Selamat

Waketum Golkar Sebut Pernyataan Akbar Tanjung ke Anies Sebatas Ucapan Selamat

Nasional
Puan Maharani Dorong Perdamaian Ukraina dengan Rusia

Puan Maharani Dorong Perdamaian Ukraina dengan Rusia

Nasional
TGIPF Akan Temui Semua Pihak Terkait Tragedi Kanjuruhan

TGIPF Akan Temui Semua Pihak Terkait Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.