Cerita Jokowi Sering Dapat Keluhan Persoalan Sengketa Tanah Karena Sertifikat Saat Awal Menjabat...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat baru pertama kali menjabat pada 2014 lalu, dirinya sering mendengar persoalan sengketa lahan.

Hal tersebut disampaikannya ketika memberikan sambutan pada penyerahan sertifikat tanah untuk warga Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (21/12/2021).

"Dulu saya masuk 2014, saya masuk ke kampung, ke desa isinya ke kuping saya sengketa lahan. Sengketa tanah, isinya tetangga dengan tetangga, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan BUMN, masyarakat dengan swasta karena enggak pegang ini (sertifikat)," ujar Jokowi sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

"Padahal Bapak, Ibu sudah mengelolanya mungkin 20 tahun, 30 tahun tapi tidak punya ini yang namanya sertifikat," katanya.

Jokowi melanjutkan, tiga tahun lalu saat berkeliling Kaltara menggunakan helikopter, dirinya melihat banyak tambak di kawasan itu.

Dia pun memerintahkan agar kepemilikan tambak dicek.

"Saya suruh cek coba ini miliknya siapa. (Dikatakan) ada yang milik masyarakat Pak, tapi banyak juga yang dari luar," ungkapnya.

"Saya perintahkan kepada menteri saat itu di atas helikopter, Pak yang milik masyarakat ini segera disertifikatkan dan berikan kepada mereka. Supaya enggak nanti tahu-tahu datang orang dari luar, entah dari Jakarta, entah dari luar tahu-tahu pegang hak guna usaha atau sertifikat hak milik," jelas Jokowi.

Jika kondisinya sudah demikian, maka masyarakat tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, kepemilikan sertifikat tanah sangat penting.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, sampai saat ini di seluruh Tanah Air seharusnya ada 126 juta sertifikat yang dipegang masyarakat.

Akan tetapi masih ada kurang lebih 80-an juta tanah warga yang belum bersertifikat.

"Kenapa ini banyak sengketa, sengketa, sengketa karena itu dalam lima tahun ini telah kita selesaikan 25 juta sertifikat ini. yang terdaftar sudah 41 ini tinggal bagikan 41,4 juta sudah jadi. Bagi, bagi, bagi. Tapi yang sudah terbagi dua puluh lima juta," tutur Jokowi.

"Ini yang saya terima kasih kepada kantor BPN di kabupaten, kota. Dan saya dengar memang bekerja keras untuk menyelesaikan yang namanya sertifikat. Jangan sampai ada yang urus sertifikat sampai bertahun-tahun belum selesai. Enggak ada sekarang ini udah langsung berikan kemudian cepat," lanjutnya.

Jokowi menambahkan, dia meminta agar pada 2022 pemberian sertifikat tanah di Kalimantan Utara ditingkatkan 50 persen lagi.

"Kalau tahun ini berapa? 13.555. Berarti tahun depan ditambah. Berarti kurang lebih 20.000 sertifikat harus ada," tambahnya.