Wapres Sebut Angka Kemiskinan Ekstrem di Pesisir Lebih Tinggi dan Kompleks

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir relatif lebih tinggi dan memiliki persoalan yang lebih kompleks dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2021 sebesar 4 persen atau berjumlah 10,86 juta jiwa dari angka kemiskinan nasional sebesar 10,14 persen atau sebanyak 27,54 juta jiwa.

“Tingkat kemiskinan di wilayah pesisir sebesar 4,19 persen, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dari jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 10,86 juta jiwa, 12,5 persen atau 1,3 juta jiwa di antaranya berada di wilayah pesisir,” kata Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Pesisir di Istana Wapres, Selasa (21/12/2021), dikutip dari siaran pers.

Ma'ruf menuturkan, persoalan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir juga relatif lebih kompleks karena kelompok miskin ekstrem di wilayah ini memiliki beberapa karakteristik.

Misalnya, dari aspek demografi, anggota rumah tangga miskin ekstrem di wilayah pesisir lebih besar dibandingkan wilayah lainnya dengan rata-rata umur kepala rumah tangga yang lebih produktif.

Dari aspek pendidikan, sebagian besar kepala rumah tangga miskin ekstrem di wilayah pesisir pun tidak bersekolah dan hanya lulusan sekolah dasar.

Lalu, dari aspek perumahan, kelompok miskin ekstrem di wilayah pesisir memiliki akses sanitasi, air bersih, dan penerangan yang kurang memadai jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.

“Kemudian, ketenagakerjaannya sebagian besar memiliki pekerjaan namun terkonsentasi pada kelompok yang berusaha sendiri atau berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar,” ujarnya.

Selanjutnya, dari aspek infrastrukut perlu ada perbaikan atas akses sistem komunikasi, jasa pengiriman, dan penerangan di wilayah pesisir.

“Kerentanan relatif lebih rawan terutama terkait dengan gizi buruk dan keberadaan pemukiman kumuh atau di bantaran sungai. Akses layanan dasar, akses sekitar kesehatan relatif lebih buruk, terutama terkait rumah sakit bersalin dan poliklinik,” kata Ma'ruf.

Oleh karena itu, Ma'ruf meminta agar jajaran pemerintah memberikan perhatian khusus untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir.

Caranya dengan mengidentifikasi program-program pengurangan kemiskinan ekstrem yang sesuai dengan wilayah pesisir serta menyempurnakan program-program yang ada saat ini agar lebih berdampak pada masyarakat di wilayah pesisir.

“Komplementaritas program kerja antarkementerian/lembaga serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pelibatan kontribusi dari pelaku non-pemerintah adalah kunci dalam menyukseskan agenda penurunan kemiskinan ekstrem,” kata dia.

Sebelumnya, Ma'ruf menyebut pemerintah akan fokus menangani penanganan kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota pada 2022 mendatang.

Pemerintah juga menaruh perhatian khushs pada pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir karena karena dari daftar wilayah penanganan kemiskinan ekstrem mayoritasnya adalah wilayah pesisir.

Ma'ruf menyebutkan, dari 212 kabupaten/kota yang menjadi target penanganan kemiskinan ekstrem pada 2022, terdapat 147 kabupaten/kota atau 69 persen yang berada di wilayah pesisir.