Fraksi PKB Minta Isu Kekerasan Seksual Dibahas Khusus dalam Muktamar NU

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta agar masalah kenaikan jumlah kasus kekerasan seksual beserta alternatif pencegahannya dibahas secara khusus dalam Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU).

Hal tersebut ia sampaikan juga untuk menanggapi tidak masuknya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dalam rapat paripurna pada Kamis (16/12/2021).

"Semoga di forum Muktamar nanti, muktamirin bisa buat bahasan-bahasan rekomendasi secara fiqih, keilmuan dan keagamaannya yang nanti bisa dijadikan regulasi secara norma-norma ketatanegaraan yang akan dibahas dengan fungsi legislasinya oleh parlemen Senayan," kata Cucun dalam konferensi pers di ruang Fraksi PKB, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, peningkatan kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini sangat memprihatinkan.

Menurutnya, kasus asusila tersebut terjadi hampir di semua sektor masyarakat, baik di lingkungan kampus, perusahaan, hingga di tengah masyarakat umum.

Para pelaku pun beragam dari dosen, bapak rumah tangga, anak sekolah, bahkan mahasiswa.

“Situasi ini tentu tidak bisa kita biarkan. Kami berharap ada penyelesaian secara sistematis melalui aturan dan regulasi yang lebih jelas,” tutur dia.

Anggota Komisi III DPR itu menegaskan, kajian dan bahasan di forum Muktamar NU terkait kekerasan seksual akan sangat lengkap jika benar-benar dilakukan.

Dalam forum itu, kata dia, kekerasan seksual akan dibahas dari kajian fiqih, sosiologis, hingga unsur budaya masyarakat.

“Kajian ini tentu akan sangat penting menjadi patokan kami dalam memperjuangkan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasa Seksual (TPKS) yang saat ini belum juga selesai dilakukan,” terang dia.

Salah satu penganjal pengesahan RUU TPKS, kata Cucun, adalah perbedaan cara pandang perumusan definisi kekerasan seksual di antara fraksi-fraksi di DPR.

Perbedaan cara pandang ini cukup dalam karena dipengaruhi cara pandang keagamaan masing-masing fraksi.

"Jika Muktamar NU sebagai forum tertinggi organisasi keislaman terbesar telah merumuskan cara pandang keagamaan dalam menyikapi RUU TPKS ini, maka dampaknya akan sangat besar baik bagi kami Fraksi PKB maupun masyarakat umum, sehingga bisa mempercepat pengesahan RUU TPKS,” tegasnya.

Diketahui, sebelumnya dalam rapat paripurna, anggota DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyampaikan interupsi jelang pidato akhir tahun Ketua DPR Puan Maharani, dalam Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Interupsi tersebut terkait tidak adanya pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai inisiatif DPR. Sementara, saat ini banyak pihak menganggap Indonesia darurat kekerasan seksual.

"Saat ini ada ratusan ribu korban kekerasan seksual di luar sana, dan sebagian bahkan ada di gedung ini, benar-benar berharap atas kebijaksanaan pimpinan dan kita semua agar dalam forum yang terhormat ini, kita bisa bersama-sama mengesahkan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR," ujar Luluk.