Novel Baswedan dkk Bakal Gabung Kortas Tipikor, KPK Singgung soal Koordinasi dan Supervisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons soal pelantikan 44 eks pegawai sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Polri.

Mantan pegawai KPK yang akhirnya dilantik antara lain eks Kasatgas Penyidik Novel Baswedan, eks Kasatgas Penyelidik Harun Al Rasyid, dan eks Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo.

Mereka bakal ditempatkan di satuan kerja khusus pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibentuk oleh Polri.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan mendukung setiap lembaga yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi.

"Hal ini, sesuai dengan tugas KPK yang diamanatkan undang-undang untuk melakukan koordinasi dan supervisi kepada setiap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik," ujar Ali, melalui keterangan pers, Rabu (15/12/2021).

Menurut Ali, koordinasi yang solid antar-lembaga menjadi kunci sinergi yang harus terus dibangun oleh kedua lembaga penegak hukum tersebut.

Sehingga, seluruh pemangku kepentingan punya visi yang sama untuk memberantas korupsi, dengan saling memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

"Agar bisa saling memberikan dukungan dan counterpartner untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi," ucap dia.

Ali menilai, KPK maupun penegak hukum lain hingga lembaga peradilan tidak bisa bekerja sendiri.

Menurut dia, dukungan sekaligus pengawasan publik dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi merupakan keniscayaan.

Misalnya, penindakan tanpa adanya laporan masyarakat, maka sulit untuk memperoleh informasi.

Pencegahan tanpa adanya dukungan dan pengawasan masyarakat, maka sulit untuk memperbaiki suatu sistem dan tata kelola secara konsisten.

Selain itu, pendidikan tanpa adanya komitmen masyarakat itu sendiri, maka sulit untuk membangun pribadi yang berintegritas dan berbudaya antikorupsi.

"Karena pemberantasan korupsi sebuah kerja bersama," ucap Ali.

Adapun, 44 eks pegawai KPK tengah mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan Administrasi, Bandung, Jawa Barat, selama dua pekan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, pendidikan tersebut bakal dilaksanakan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

"Sesuai dengan persyaratan dari ASN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus mengikuti pendidikan selama 14 hari, tempatnya di Pusdikmin Bandung," kata Dedi di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Setelah itu, 44 orang tersebut bakal diambil sumpah jabatan dan ditempatkan sesuai dengan tugas masing-masing.

Dedi memastikan, penempatan Novel Baswedan dkk sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing.

"Dalam surat keputusan itu ada tentang penempatan-penempatan yang nanti akan diisi jabatan mana dari 44 orang ini," ucapnya.

Dedi menuturkan, 44 mantan pegawai KPK itu nantinya bakal ditempatkan di satuan kerja khusus pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibentuk Polri.

Rencananya, satuan kerja khusus itu akan diisi deputi, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga kerja sama. Menurut Dedi, para deputi yang menjabat bakal berpangkat bintang dua.

"Akan dibentuk organisasi, Direktorat Tipikor akan dibesarkan menjadi organisasi yang lebih tinggi lagi. Itulah deputi penindakan, deputi pencegahan, deputi kerja sama antar lembaga, kemudian ada satu deputi lagi, nanti akan ditempatkan di situ," ungkapnya.

Saat melantik 44 mantan pegawai KPK, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menyatakan, Polri bakal mengubah Direktorat Tindak Pidana Korupsi dengan membentuk Kortas (Korps Pemberantas) Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Listyo, pembentukan satuan kerja khusus ini tengah berproses dan akan berisi divisi-divisi pencegahan hingga penindakan tindak pidana korupsi.

"Ke depan, saat ini kita sedang melakukan perubahan terhadap Dittipidkor akan kita jadikan Kortas Tipikor, sehingga di dalamnya berdiri divisi-divisi lengkap mulai dari pencegahan, kerja sama, sampai dengan penindakan," kata dia.