Salin Artikel

Calon Anggota KPU Abhan Nilai Pemilu 2024 Perlu Penyederhanaan Surat dan Rekapitulasi Suara

Selain itu, Abhan menyebutkan soal beban kerja penyelenggara pemilu yang tinggi kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih karena banyaknya surat suara.

"Masih di tengah pandemi Covid-19. Beban kerja penyelenggara pemilu tinggi," kata Abhan dalam diskusi daring yang digelar Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Senin (13/12/2021).

Karena itu, menurut Abhan, perlu ada terobosan untuk menyederhanakan desain surat suara. Sebab, berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, banyak surat suara tidak sah terutama untuk surat suara pemilihan legislatif (pileg).

Selain itu, lanjut Abhan, penyelenggara pemilu juga perlu menyederhanakan rekapitulasi suara.

Dia mengatakan, hal ini untuk mengurangi beban kerja penyelenggara, tetapi tanpa mengurangi akuntabilitas rekapitulasi.

"Perlu tidak hanya penyederhanaan surat suara, formulir rekapitulasi juga harus disederhanakan. Mekanismenya, formatnya, tapi tidak mengurangi akuntabilitas dari hasil itu. Saya kira di sini titik teknologi informasi harus dibangun dalam rangka meringankan beban tugas dari kawan-kawab penyelenggara ad hoc," ujarnya.

Hal lain yang berpotensi jadi permasalahan yaitu adanya irisan tahapan penyelenggaraan yang akan berjalan bersamaan antara pemilu dan pemilihan. Menurut Abhan, ini bisa mengakibatkan konsentrasi penyelenggara terpecah.

Kemudian, Abhan menuturkan, pemuktahiran data pemilih masih jadi catatan. Ia mengatakan, pemuktahiran data menjadi tidak efektif dan menambah beban penyelenggara jika tidak tetap dilakukan dari proses awal untuk keduanya.

"Karena penyelenggaraan waktunya sangat berdekatan," tuturnya.

Hal senada disampaikan calon anggota KPU Diana Fawzia. Diana mengatakan, beberapa masalah yang kemungkinan dihadapi di Pemilu 2024, yaitu kendala teknis pemilu serentak seperti di 2019 dan dampak pandemi.

Selain itu, belum ada payung hukum dan kepercayaan penuh publik terhadap Sistem Informasi Penghitungan Suara (Sirekap) serta belum adanya undang-undang yang mengatur penggunaan instrumen digitalisasi sebagai alat kampanye.

"Bahkan mungkin dengan tingkat kerumitan dan keriuhan yang lebih tinggi karena keserentakan ini ada aturan yang belum dikuatkan," kata Diana.

Namun, dengan segala potensi keriuhan itu, Diana menegaskan dirinya optimistis menghadapi Pemilu 2024.

Menurut dia, salah satu hal penting yang harus diperkuat dan ditingkatkan adalah pendidikan pemilih. Diana mengatakan, jika pemilih cerdas, maka hampir semua persoalan dapat diantisipasi.

"Jadi menggunakan hak pilih secara merdeka, sadar, dan cerdas adalah tujuan dari pendidikan pemilih. Kalau pemilihnya cerdas, segala kerumitan itu paling tidak sudah bisa diantisipasi," ujarnya. 

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/13/15520531/calon-anggota-kpu-abhan-nilai-pemilu-2024-perlu-penyederhanaan-surat-dan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

Nasional
LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Nasional
TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

Nasional
Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Nasional
Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Nasional
Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

Nasional
Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Nasional
Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Nasional
Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Nasional
Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Nasional
Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Nasional
Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Nasional
Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.