Ketika Jokowi Bereaksi atas Kritik Waketum MUI...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tak tinggal diam ketika mendengar kritik yang disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.

Ia langsung merespons kritik yang dilontarkan Anwar tentang tingginya kesenjangan masyarakat, hingga ketimpangan penguasaan lahan.

Peristiwa itu terjadi dalam Kongres Ekonomi Umat Islam II MUI, Jumat (10/12/2021). Jokowi mengaku sengaja tak membaca teks sambutan yang sudah disiapkan demi menjawab kritik Anwar.

"Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya. Tapi setelah saya mendengar tadi Dr Buya Anwar Abbas menyampaikan, saya enggak jadi juga pegang ini," kata Jokowi.

"Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini," tuturnya.

Sebaliknya, saat membuka pidato, Anwar Abbas mengaku sempat diperingatkan Jokowi untuk tak bicara terlalu keras.

"Tadi saya diingatkan Pak Jokowi, 'Pak Anwar Abbas, ngomong-nya jangan keras-keras, Pak'. Apalagi tadi ketika bertemu dengan Menteri Agama, ya berapa teman langsung mengambil momen gitu kan. Saya rasa Pak Presiden sama Pak Menteri Agama adalah orang yang sudah kebal ya bagi beliau kritik itu," kata dia.

Kritik penguasaan lahan

Anwar Abbas mengawali pidatonya dengan menyampaikan kritik tentang kesenjangan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, banyak rakyat yang kini sudah sejahtera. Namun, hanya dari kalangan tertentu saja.

Tingginya kesenjangan itu terbukti dari masih besarnya angka indeks gini ekonomi dan indeks gini bidang pertanahan.

Anwar menyebutkan, sebagian besar lahan di Indonesia dikuasai oleh kalangan tertentu saja.

"Dalam bidang pertanahan, indeks gini kita sangat memprihatinkan itu 0,59. Artinya, 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini," kata Anwar.

"Padahal seperti kita ketahui bersama, jumlah usaha besar itu cuma besarnya hanya 0,01 persen dengan jumlah pelaku usaha 5.550 dengan total aset di atas 10 miliar. Usaha menengah besarnya adalah 0,09 persen, dengan jumlah pelaku usaha 60.702," lanjutnya.

Anwar menilai, kesenjangan ini tak bisa dibiarkan terus terjadi. Menurut dia, kesenjangan masyarakat sangat berbahaya karena berpotensi mengganggu stabilitas dan rasa persatuan-kesatuan.

"Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu dia akan menciptakan sesuatu yang tidak baik. Karena dia akan menimbulkan kesenjangan sosial yang dari tahun ke tahun akan semakin tajam dan tajam," kata Anwar.

Reaksi Jokowi

Setelah Anwar menutup pidato, Jokowi naik ke panggung. Ia langsung bereaksi atas kritik yang disampaikan Anwar.

Presiden tak membantah pernyataan Anwar terkait hal itu. Namun, Jokowi mengaku, bukan dia yang membagi lahan tersebut.

"Penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan betul, tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab, harus saya jawab," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah tengah melakukan redistribusi lahan melalui program reforma agraria. Redistribusi lahan itu sudah mencapai 4,3 juta hektare dari total target 12 juta hektare.

Jokowi menuturkan, saat ini Indonesia sudah memiliki bank tanah. Oleh karenanya, pemerintah akan melihat hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) atas tanah yang saat ini telantar.

Menurut Kepala Negara, pada bulan ini atau awal tahun depan, pemerintah akan mencabut HGU dan HGB atas tanah yang telantar itu. Setelah itu, akan diberikan izin konsesi atas tanah-tanah yang ada.

Jokowi mengungkapkan, sudah lebih dari 20 hingga 30 tahun tanah-tanah telantar itu tidak diproses statusnya. Sehingga, pemerintah tidak bisa memberikannya ke pihak-pihak yang membutuhkan.

Presiden pun mempersilakan MUI menyampaikan ke pemerintah jika memerlukan lahan dalam jumlah sangat besar.

"Kalau Bapak, Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar silahkan sampaikan kepada saya, akan saya carikan, akan saya siapkan," kata Jokowi.

"Berapa? 10.000 hektar? Bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar? Tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang feasible," ucapnya.

Namun, Jokowi menekankan, penggunaan lahan dan studi kelayakan pada rencana atau proyek yang diajukan harus jelas.

"Artinya ada feasibility study yang jelas. Akan digunakan apa lahan itu. Akan saya berikan. Saya akan berusaha untuk memeberikan itu, Insyallah. Karena saya punya bahan banyak, stok. Tapi enggak saya buka ke mana-mana," tambahnya.