Mendagri Minta Pemda Percepat Vaksinasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat vaksinasi Covid-19.

Tito menekankan,  vaksinasi merupakan kunci dalam menghadapi varian baru virus Covid-19, Omicron.

"Kita semua tidak boleh lengah, karena itu vaksinasi juga menjadi kunci," kata Tito dikutip dari keterangan pers, Jumat (10/12/2021).

Tito membeberkan sejumlah strategi yang perlu dilakukan gubenur, bupati, dan wali kota untuk mempercepat vaksinasi.

Ia meminta gubernur membina dan mengawasi secara ketat serta memonitoring dan mengevaluasi target vaksinasi, stok vaksin, hingga ketersediaan vaksinator.

Kemudian, menurunkan tim ke lapangan untuk memetakan tantangan dan kendala yang dihadapi kabupaten/kota yang belum mencapai target.

Lalu, mengawasi dan meningkatkan kedisiplinan dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengelola vaksin melalui aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi Logistik secara Elektronik (SMILE).

Gubernur juga diminta untuk melakukan kampanye dan sosialisasi secara masif melalui berbagai media.

Sementara langkah yang perlu dilakukan bupati dan wali kota yakni mengintensifkan segenap upaya dan sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat vaksinasi.

Berikutnya, mempercepat vaksisnasi hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, seperti kecamatan, kelurahan/desa, rukun tetangga, dan rukun warga.

Selanjutnya, bupati/wali kota perlu mendatangi langsung masyarakat ke rumah-rumah, khususnya terkait vaksinasi bagi lanjut usia (lansia) dan kelompok disabilitas.

Tak hanya itu, untuk mempercepat vaksinasi, bupati/wali kota juga perlu mempertimbangkan vaksinasi sebagai syarat pemberian bantuan sosial.

Selain itu, percepatan vaksinasi dapat dilakukan dengan saling bekerja sama antardaerah yakni daerah yang tingkat vaksinasinya sudah mencapai target, dapat menyalurkan vaksinatornya untuk membantu daerah lain.

"Ini mungkin perlu ada diskresi dari bapak-bapak/ibu gubernur untuk kabupaten/kota mana yang masih rendah (vaksinasinya)," ujarnya.

"Dan untuk bapak-bapak/ibu wali kota bupati (yang memiliki) kecamatan, desa yang (vaksinasinya) rendah, nah keroyok di sana dengan vaksinator, kemudian dengan (didukung) vaksinnya ada, sehingga daerah itu terdongkrak naik," ucap dia.

Sebelumnya, Tito menerbikan instruksi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada Saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Ia memerintahkan gubernur, bupati dan wali kota untuk mempercepat vaksinasi Covid-19, terutama terhadap kelompok lansia.

Vaksinasi dosis kedua harus mencapai 48,57 persen dan dosis pertama 70 persen pada akhir Desember 2021 berdasarkan target masing-masing daerah.

Inmendagri tersebut merupakan aturan pengganti dari Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 yang salah satunya mengatur tentang penerapan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia.

Instruksi terbaru ini mulai berlaku pada 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.