Konflik Kepentingan Pembangunan Ekonomi Dinilai Berpotensi Sebabkan Bencana dan Masalah Kesra

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Era Purnamasari.

Era mengatakan dampak konflik kepentingan ini adalah pembangunan ekonomi yang serampangan hingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana alam.

“Indonesia adalah negara dengan risiko bencana tinggi. Kondisi ini makin diperparah dengan pembangunan ekonomi yang mengabaikan lingkungan dan keadilan sosial,” tutur Era dalam diskusi virtual yang diadakan Indonesia Corruption Watch (ICW), Kamis (9/12/2021).

Konflik kepentingan yang dimaksud Era adalah seorang penguasa dengan jabatan publik yang juga berprofesi sebagai pengusaha.

Atau, lanjut Era, seorang penguasa yang akhirnya bekerja sama dengan pengusaha.

Dalam pandangan Era, dampak lain yang muncul adalah terjadinya pemiskinan pada masyarakat sekitar industri pemanfaatan sumber daya alam.

“Implikasinya tidak ada pembangunan yang berpihak pada masyarakat, dan terjadi pemiskinan,” ucap dia.

Era menyebut kondisi konflik kepentingan telah terjadi di Indonesia saat ini.

Hal itu nampak dari arahan Presiden Joko Widodo terkait pencopotan Kapolda suatu wilayah jika tidak bisa mengawal proses investasi dan penanganan Covid-19.

“Situasi ini akan menimbulkan represi di tingkat bawah, jika polisi tidak bisa independen yang terjadi adalah tindakan represi, pemiskinan dan lain sebagainya,” paparnya.

Terakhir Era mengungkapkan bahwa kondisi pembangunan ekonomi yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat akan memicu kriminalitas.

Sebab masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan ekonominya dan memilih mencarinya dengan praktik-praktik ilegal.

“Seperti jual beli narkoba, pelacuran, perampokan dan tindak kriminal lainnya,” pungkas Era.