Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri telah menerbitkan Peraturan Polri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Khusus dari 57 Eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aturan tersebut diteken Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 29 November 2021 dan secara resmi diundangkan Kementerian Hukum dan HAM pada 30 November 2021.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Polri segera melaksanakan sosialisasi peraturan tentang pengangkatan khusus 57 mantan pegawai KPK menjadi ASN. Selanjutnya, Polri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memproses kepegawaian tersebut.

"Proses selanjutnya akan dilaksanakan sosialisasi dan bersama BKN untuk proses kepegawaiannya," ujar Dedi, Jumat (3/12/2021).

Dalam Peraturan Polri Nomor 15/2021 itu, ada 10 pasal yang mengatur pengangkatan mantan pegawai KPK untuk menjadi ASN Polri.

Di dalam Pasal 2 disebutkan bawha Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia mengajukan secara tertulis daftar usulan pengangkatan 57 eks pegawai KPK kepada Kapolri. Daftar itu kemudian ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi jabatan dan seleksi kompetensi. 

Adapun identifikasi jabatan yang dimaksud diatur di dalam Pasal 3. Dalam hal ini, akan dilakukan pemetaan daftar jabatan di lingkungan Polri yang akan diisi oleh eks pegawai KPK berdasarkan kebutuhan ASN Polri.

Nantinya, daftar jabatan itu akan disampaikan kepada Menteri PAN RB untuk disetujui.

Selanjutnya pada Pasal 4 dijelaskan mengenai seleksi komptensi yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan kemampuan para mantan pegawai KPK dengan kebutuhan jabatan ASN di lingkungan Polri.

Proses identifikasi jabatan dan seleksi kompetensi akan dilaksanakan oleh tim ayng dibentuk Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5.

Untuk dapat diangkat menjadi ASN Polri, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagaimana terdapat pada Pasal 6.

Syarat itu di antaranya, nama eks pegawai KPK tercantum dalam daftar usulan yang diajukan Asisten SDM Kapolri yang diajukan kepada Kapolri. 

Para mantan pegawai juga diharuskan menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi PNS; setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; dan tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah atau putusan pengadilan,.

Selain itu, pada  pasal yang sama juga disebutkan bahwa pengangkatan harus berdasarkan penyesuaian jabatan, pangkat dan masa kerja. Penyesuaian jabatan, pangkat, dan masa kerja ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Selanjutnya, pengangkatan pegawai akan dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Kapolri. Lalu, 57 eks pegawai KPK itu akan mendapatkan nomor induk pegawai (NIK) dan dilantik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.