Saat PSI Dinilai Lancang karena Minta Sahroni Mundur dari Ketua Pelaksana Formula E

JAKARTA, KOMPAS.com - Pro dan kontra penyelenggaraan ajang balapan Formula E di Jakarta masih terus berlanjut dan menciptakan drama baru.

Partai Nasdem menganggap, permintaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar Bendahara Umum mereka, Ahmad Sahroni, mundur dari panitia pelaksana Formula E sebagai sikap yang lancang. 

"Itu sikap terlalu lancang menurut saya sih, dia ketika kegiatan perhelatan Formula E ini adalah kelas internasional, maka tentunya ini bukan kegiatan DKI Jakarta mestinya kan. Ini adalah bagaimana hasil Formula E ini nanti akan menceritakan bagaimana wajah Indonesia secara keseluruhan," kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali kepada wartawan, Rabu (1/12/2021) malam.

Permintaan agar Sahroni mundur itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PSI Dea Tunggaesti. Menurut dia, posisi Sahroni di dalam kepanitiaan ajang balap mobil listrik tersebut dapat membahayakan posisi Presiden Joko Widodo.

"Formula E sedang diselidiki KPK. Eh, panitia malah minta bertemu Presiden Jokowi. Hal itu tidak layak dilakukan, baik secara politis dan etis. Langkah-langkah Mas Sahroni membahayakan Pak Jokowi," ujar Dea dalam keterangannya, Selasa (30/11/2021).

Sikap PSI dipertanyakan

Namun, Ali justru mempertanyakan alasan PSI tersebut. Menurut dia, Jokowi bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa.

Ia yakin, Jokowi mengetahui apa yang terbaik bagi Indonesia.

"Di mana membahayakan ke Pak Jokowi? Jangan kita mendramatisir situasi. Kalau kemudian itu membahayakan Pak Jokowi, ya Pak Jokowi enggak usah terima, kok ini diributin sih?" ujar dia.

Ali juga menegaskan bahwa keterlibatan Sahroni dalam panitia pelaksana Formula E bukan karena penunjukkan oleh Nasdem, tetapi karena Sahroni merupakan Sekretaris Jenderal Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang lama bergelut di bidang otomotif.

Ali pun mengajak seluruh pihak agar tidak membawa ajang balap mobil itu ke urusan politik.

"Nasdem melihat acara Formula E ini kan enggak ada agenda politiknya. Sama sekali enggak ada agenda politik, tapi justru ini adalah satu event olahraga yang memang harusnya kita berbesar hati untuk menerima itu terlepas dari berbagai kontroversi hari ini," kata dia.

Ia juga menegaskan, Nasdem tetap mendukung penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski menurutnya Formula E Jakarta tetap harus diselenggarakan karena sudah menyangkut pihak ketiga.

Ia khawatir apabila Formula E batal dilaksanakan maka Indonesia akan masuk daftar hitam sehingga tidak bisa lagi menjadi tuan rumah Formula E di masa depan.

Tanda sayang

Menanggapi pernyataan Ali, Dea mengatakan, permintaan agar Sahroni mundur dari kepanitiaan Formula E bertujuan untuk mengingatkan.

“Justru pernyataan itu merupakan tanda sayang sebagai sesama kawan koalisi, bukan lancang. Kami bersuara sebagai sesama partai pendukung Pak Jokowi,” kata Dea, melalui keterangan pers, Kamis (2/12/2021).

Sebagai sesama partai koalisi, menurut Dea, Partai Nasdem sudah sepantasnya menjaga agar Presiden Jokowi jangan sampai terseret kasus Formula E yang sejak awal bermasalah.

Dea menegaskan, budaya saling mengingatkan harus dilakukan di antara partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.

“Budaya saling mengingatkan penting untuk memastikan koalisi tetap di satu haluan dalam menjaga Pak Jokowi. Kalau kami diam, justru keliru,” ucap Dea.

Sahroni tak ambil pusing

Sementara itu, Sahroni mengaku tidak ambil pusing dengan pernyataan yang menyebut posisinya di ajang balap itu bermuatan politis.

Ia mengatakan, para politisi yang terlibat dalam ajang tersebut dipastikan memiliki visi yang sama, yakni memajukan Indonesia dan menyelamatkan lingkungan.

"Saya tidak mau terjebak dengan dinamika politik yang ada. Kalaupun ada keterlibatan orang-orang politik, saya akan pastikan mereka punya kapabilitas yang mumpuni dan visi yang sama, memajukan Indonesia dan keselamatan lingkungan serta energi terbarukan," kata Sahroni, Kamis.

Sahroni menegaskan, dirinya pun tidak akan mau menjadi ketua penyelenggara Formula E Jakarta jika dilandasi alasan politik.

Ia yakin bahwa banyak politisi lain yang memiliki pengaruh lebih besar dibanding dirinya.

"Kalau alasannya hanya politik, masih banyak politisi lain yang lebih berpengaruh dari saya. Saya pun jelas menolak posisi ini kalau alasannya untuk politik semata," kata dia.