Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

"Jangan salah, cara-cara seperti itu malah enggak produktif," kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (2/12/2021).

Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin, mengatakan, seharusnya pimpinan MPR melakukan rapat resmi guna mencari solusi.

"Lakukan rapat dengan pemerintah, cari solusi. Kalau dengan cara minta diberhentikan segala macem, biasanya malah dipertahankan sama Pak Jokowi. Biasanya kan sia-sia," ucap dia.

Selain itu, Cak Imin juga berpendapat pernyataan pimpinan MPR RI tersebut bukan keputusan resmi instansi.

Menurutnya, hal tersebut hanya keputusan dari orang-orang di lingkup pimpinan MPR RI.

"Saya kira itu keputusan MPR atau keputusan orang-orang MPR, karena tidak mungkin ada keputusan MPR. Keputusan MPR adalah hasil sidang, tidak pernah ada sidang MPR, keputusan orang-orang pimpinan MPR," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Bidang Anggaran Fadel Muhammad menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tidak menepati janji terkait anggaran untuk memasifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Oleh sebab itu, Fadel mengatakan, pimpinan MPR mengusulkan ke Presiden Joko Widodo agar mencopot Sri Mulyani dari jabatannya.

"Kami di MPR ini kan Pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Namun anggaran di MPR malah turun, turun terus," kata Fadel di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari siaran pers Selasa, (30/11/2021).

Fadel menegaskan, usulan itu diajukan atas nama seluruh pimpinan MPR.

Menurut politisi Partai Golkar itu, pimpinan MPR menganggap Menkeu telah berlaku tidak etis dan tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan.

Kemudian, Fadel menyebut sikap Sri Mulyani kurang menghargai MPR. Bahkan, Fadel menilai kinerja Sri Mulyani selama ini kurang bagus.