Salin Artikel

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, penyerahan perkara tersebut dilakukan sebagaimana tugas dan kewenangan KPK yang dibatasi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang KPK, salah satunya terkait harus adanya unsur penyelenggara negara.

“Setelah melalui gelar perkara di internal KPK disimpulkan bahwa belum ditemukan pihak yang memenuhi unsur sebagai penyelengara negara,” ujar Ali melalui keterangan tertulis, Selasa (30/11/2021).

Oleh karena itu, agar penanganan perkaranya tetap berlanjut, KPK melalui Kedeputian Kordinasi dan Supervisi melimpahkan perkara itu kepada Mabes Polri.

Sebab, ditemukan unsur pidana dalam perkara tersebut. Selain itu, menurut dia, langkah ini sebagai wujud nyata kerja sama dan sinergi dalam penanganan tindak pidana korupsi antar-aparat penegak hukum (APH).

“KPK berharap sinergi ini tidak hanya terjalin kuat dalam penanganan perkara, karena pemberantasan korupsi butuh upaya masif yang saling terintegrasi melalui pendekatan startegi pencegahan, pendidikan, dan penindakan,” kata Ali.

Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) menetapkan dua tersangka dari PT JIP terkait dugaan tindak pidana korupsi perihal pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur GPON tahun 2017-2018.

Kedua tersangka itu adalah eks Direktur Utama (Dirut) Ario Pramadhi dan VP Finance sekaligus IT PT JIP Christman Desanto.

“Tersangka Ario Pramadhi Direktur Utama PT JIP, Christman Desanto (VP Finance dan IT PT JIP,” tulis Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono dalam keterangan tertulis, Senin (29/11/2021).

Rusdi mengatakan, kasus ini terdaftar dalam laporan polisi Nomor LP/A/0072/II/2021/Bareskrim tertanggal 5 Februari 2021.

Penyelidikan ini dilakukan sejak tanggal 8 Februari 2021.

Polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti, yakni 15 buah HP, 3 laptop, 7 CPU Komputer PT JIP, rekening koran Bank Mandiri PT JIP, rekening koran Bank DKI PT JIP.

Kemudian, 161 dokumen PT JIP, dokumen perjanjian kerja sama antara PT JIP dengan PT ACB, PT IKP dan PT TPI, dokumen pencairan dana PT Jakpro ke PT JIP, serta invoice pembelian material GPON.

Selain itu, sejumlah sertifikat terkait perkara menara juga ikut disita, yaitu sertifikat tanah dan bangunan yang berlokasi di wilayah Bekasi 3 Dokumen SHM dan sertifikat tanah dan bangunan yang berlokasi di wilayah Bekasi 1 Dokumen SHM.

“Barang Bukti disita dari PT Jakpro, PT JIP, PT GTP dan oknum pejabat PT JIP,” kata Rusdi.

Kedua tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/30/18422061/kpk-serahkan-kasus-pembangunan-infrastruktur-di-pt-jakarta-infrastruktur

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Nasional
Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Nasional
Aturan Penggeledahan Rumah Menurut KUHAP

Aturan Penggeledahan Rumah Menurut KUHAP

Nasional
Tanggal 29 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prosedur Penangkapan oleh Polisi Menurut KUHAP

Prosedur Penangkapan oleh Polisi Menurut KUHAP

Nasional
Tanggal 28 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 28 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas Pemungutan Pajak

Nasional
Jenis-jenis Bentuk Negara Republik

Jenis-jenis Bentuk Negara Republik

Nasional
Pengertian Pajak Menurut Ahli

Pengertian Pajak Menurut Ahli

Nasional
Jenis-jenis Bentuk Negara Monarki

Jenis-jenis Bentuk Negara Monarki

Nasional
Bolehkah Polisi Melakukan Penggeledahan di Rumah Ibadah?

Bolehkah Polisi Melakukan Penggeledahan di Rumah Ibadah?

Nasional
Menilik Alasan Pemilu 1955 Dinilai Sebagai yang Paling Demokratis

Menilik Alasan Pemilu 1955 Dinilai Sebagai yang Paling Demokratis

Nasional
Fahmi Idris Wafat, Bamsoet Sebut Golkar Kehilangan Tokoh 3 Zaman

Fahmi Idris Wafat, Bamsoet Sebut Golkar Kehilangan Tokoh 3 Zaman

Nasional
Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 1955

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 1955

Nasional
UPDATE 22 Mei: Sebaran 227 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak dengan 110

UPDATE 22 Mei: Sebaran 227 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak dengan 110

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.