Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Presiden menegaskan, UU Cipta Kerja tetap berlaku dan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia.

"Saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia," ujarnya dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Senin (29/11/2021).

Sehingga, lanjut Jokowi, investasi yang sudah dilakukan oleh para investor dari dalam dan luar negeri tetap aman dan terjamin.

Hal yang sama juga berlaku untuk investasi yang sedang dan akan berlangsung di Tanah Air.

"Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi (MK), maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK," kata Jokowi.

"Saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, kepala negara menjelaskan, sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Jokowi mengungkapkan, dirinya telah memerintahkan kepada para Menteri Koordinator dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepatnya.

"MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan," ujar Jokowi.

"Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku," tambahnya.

Diberitakan, MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan.

Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, UU tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara parlemen.

Dalam pertimbangannya, MK menilai, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuataan UU baru atau melakukan revisi.

Mahkamah juga menilai, dalam pembentukannya, UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak.

Namun, pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap substansi UU. Begitu pula dengan draf UU Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik.