Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar workshop untuk seluruh Anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Minggu (28/11/2021).

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyebut bahwa ada sekitar 1.100 anggota legislatif dari Fraksi PPP yang mengikuti workshop tersebut.

Mereka datang untuk diberikan pemahaman kepartaian guna mendongkrak elektoral PPP pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

"Acara ini merupakan langkah PPP untuk mendongkrak elektoral menuju 2024. Kita menghadirkan sekitar 1.100 anggota DPRD PPP seluruh Indonesia baik provinsi maupun kab/kota," ujar Baidowi saat ditemui di lokasi, Minggu.

"Tujuannya untuk menyeragamkan pemahaman kepartaian untuk kerja-kerja elektoral di Pemilu 2024," kata dia.

Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, workshop tersebut juga memberikan arahan bagaimana program legislasi, pengawasan, dan anggaran dari PPP pusat ke provinsi dan kabupaten bisa menyambung.

Dalam kegiatan itu, ujar dia, PPP juga meningkatkan capacity building masing-masing anggota DPRD dengan menghadirkan pemateri-pemateri yang memang kompeten di bidangnya.

"Insya Allah besok ada Bapak ketua DPD La Nyalla Mattalitti untuk menyinergikan antara DPD dan DPRD karena DPD merupakan perwakilan dari daerah," kata Awiek.

"Ada Bapak Erick Thohir, beliau akan hadir juga memberikan materi terkait peran dan fungsi badan usaha milik negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam pandemi Covid-19," tutur dia.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Suharso Monoarfa meminta seluruh Anggota Fraksi DPRD di semua tingkatan untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran di daerah.

Hal itu, menurut dia, perlu dilakukan sebagai upaya mengawal suksesnya roda pemerintahan saat ini tengah berjalan.

“Kita adalah bagian dari koalisi pemerintah, maka kita berhararap pada pemerintah untuk sukses sampai akhir periode seperti yang diamanatkan. Utamanya adalah dengan mendorong percepatan penyerapan anggaran" ujar Suharso.

Menurut catatan Suharso, baru ada 7 provinsi yang penyerapan anggarannya di atas 80 persen dan baru ada 6 provinsi yang penyerapan angarannya sebesar 70-80 persen. Sementara akhir tahun tinggal satu bulan lagi.

Ia mengatakan, percepatan penyerapan anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sebaliknya penyerapan anggaran yang terhambat menyebabkan pembangunan tidak bergerak.

“Kita tau, saat ini terjadi refocusing-refocusing anggaran di pemerintahan, tetapi itu tidak menjadi alasan dalam percepatan penyerapan anggaran,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas itu.

Suharso juga meminta, agar Fraksi PPP di semua tingkatan agar menegur pemerintah daerah untuk segera memutuskan anggaran.

“Mendorong para bupati, walikota untuk cepat-cepat memutuskan itu. Kemudian anggota Fraksi PPP juga harus hadir dan mengawal hingga pelaksanaan pembangunan sehingga fungsi legislative anggota DPRD PPP benar-benar dirasakan masyarakat,” tutur dia.

Adapun PPP menggelar Workshop Anggota DPRD seluruh Indonesia pada 28-30 November.

Dalam kegiatan ini semua anggota DPRD mendapatkan sejumlah materi diantara tentang sinergi BUMD dan BUMN serta, kebijakan dana transer pusat ke daerah serta materi lainnya.