Kunjungi Jambi, Muhadjir Pastikan Keluarga Miskin Bakal Dapat Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja ke Kota Jambi, Sabtu (27/11/2021).

Dalam kunjungannya, ia mendatangi daerah kantong kemiskinan ekstrem, tepatnya di RT 36, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.

Muhadjir menemukan, daerah tersebut masih memiliki banyak persoalan, di antaranya menjadi tempat langganan banjir.

“Ini nanti kami koordinasikan dengan Kementerian PUPR," kata Muhadjir, melalui keterangan pers, Minggu (28/11/2021).

Muhadjir mengatakan, pihaknya juga akan memastikan keluarga miskin di daerah tersebut mendapat bantuan sosial.

"Tadi yang belum (mendapat bansos) sudah kita selesaikan juga. Kemudian yang lansia dan rumahnya tidak layak tapi lahannya bukan miliknya sendiri kita akan selesaikan, koordinasi dengan kementerian-kementerian yang bertanggungjawab,” ujarnya.

Berdasarkan laporan yang dihimpun Kemenko PMK, data penyaluran bansos di Kota Jambi untuk Program Sembako Reguler bulan Juli-September sebesar 92,1 persen dan bulan Oktober mencapai 92,4 persen.

Sedangkan Program Sembako PPKM bulan Juli-September sebesar 38,6 persen dan pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III 97 persen dan tahap IV 77 persen.

Pada saat mengunjungi daerah kantong kemiskinan, Muhadjir juga membagi-bagikan paket bansos berisi sembako dari PMK Peduli sebanyak 50 kantong paket.

Namun demikian, Muhadjir menyampaikan bahwa tugas utama pihaknya dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian langsung di lapangan tidak mungkin meliputi seluruh daerah di Indonesia.

“Cara ini memang sifatnya semacam eksemplar. Tidak mungkin seluruh Indonesia kita seperti ini, tapi paling enggak kalau ada contoh seperti ini kalau ada kasus yang sama bisa kita selesaikan dengan cara yang sama juga,” kata dia.

Dalam kunjungannya Muhadjir juga meninjau sejumlah titik yang menjadi sentra pelayanan masyarakat di Kota Jambi antara lain RSUD Raden Mattaher dan RS TNI dr Bratanata.

Menko PMK menegaskan dirinya akan berkoordinasi langsung dengan pihak-pihak terkait seperti Gubernur Jambi, dinas-dinas terkait, termasuk para petinggi atau Direktur di RS untuk menindaklanjuti pengembangan fasilitas layanan masyarakat.

Misalnya, dalam rangka pengembangan fasilitas layanan di RS TNI Dr. Bratanata, Muhadjir menyatakan akan berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Menteri BUMN.

“Akan saya bicarakan dengan Pak Panglima TNI dan Menteri BUMN karena di sana ada fasilitas yang dimiliki oleh Kementerian BUMN yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan oleh RS untuk pengembangan pelayanan,” katanya.