Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berupaya meningkatkan edukasi dan promosi terkait presidensi Indonesia di forum G20. 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johny G Plate mengatakan bahwa upaya itu dilakukan dengan mendorong keterlibatan komunitas media, baik dari dalam maupun luar negeri. 

Hal tersebut ia ungkapkan dalam diskusi bertajuk “Courtessy Briefing: Welcoming Indonesia’s Precidency in 2022” yang berlangsung secara virtual dari Badung, Bali, Jumat (26/11/2021).

“Diskusi tersebut bertujuan untuk melanjutkan upaya kolaboratif dalam mengedukasi, menginformasikan, dan mempromosikan kegiatan Presidensi G20 Indonesia kepada publik,” kata Johny dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/11/2021).

Selain itu, langkah tersebut juga merupakan upaya untuk mengajak rekan-rekan media agar menarik komunitas internasional untuk datang. 

Johny juga berharap agar seluruh pemangku kepentingan, terutama dari kalangan pekerja media, dapat berkolaborasi untuk menyukseskan pelaksanaan event internasional yang berlangsung setahun sekali itu. 

“Saya berharap pemangku kepentingan dapat mengenali agenda Presidensi G20 Indonesia dan membangun komunikasi publik yang lancar, serta efisien untuk mendukung orkestrasi komunikasi yang berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan masif,” jelasnya.

Bahas pemulihan ekonomi dunia

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, Presidensi G20 Indonesia 2022 akan menjadi momentum untuk membahas pemulihan ekonomi dunia, di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai.

Pembahasan dalam forum itu berkaitan dengan tantangan mengenai desain pemulihan ekonomi bersama. Beberapa topik dalam forum mencakup ketidakmerataan penanganan pandemi akibat akses terhadap vaksin dan munculnya komplikasi, seperti disrupsi dari sisi supply side serta inflasi dan kenaikan harga komoditas.

“Hal tersebut menjadi tantangan yang besar untuk mendesain suatu pemulihan ekonomi bersama karena sebagian negara akan mulai melakukan aksi exit policy dari policy-policy yang sifatnya extra ordinary. Dalam hal ini akan seperti kebijakan moneter dan fiskalnya,” ungkap Sri Mulyani.

Presidensi G20 Indonesia, menurutnya, merupakan sebuah tanggung jawab yang besar untuk menggalang kolaborasi global untuk pemulihan ekonomi secara bersama dan lebih kuat.

“Forum tersebut merupakan wadah pertemuan untuk diskusi para pembuat keputusan di negara-negara G20. Khususnya, pada level leaders, yaitu para pimpinan negara maupun di level menteri keuangan dan bank sentral,” tutur Sri Mulyani.

Tak hanya topik-topik mengenai pemulihan ekonomi dunia, forum tersebut juga akan membahas kelanjutan isu yang didiskusikan dalam G20 di Italia. Salah satunya, topik terkait dampak yang mendalam dan permanen dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. 

“Kita (juga) akan membahas mengenai masalah digital currency, global taxation agreement, climate change, serta upaya mencapai kemajuan financing bagi negara-negara berkembang dan emerging,” jelasnya.

Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menekankan prinsip inklusivitas sebagai salah satu kunci dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.

Hal itu disebabkan Indonesia tidak hanya memperhatikan kepentingan anggota G20, namun juga mencakup kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan.

“(Perhatian tersebut) memang merupakan DNA politik luar negeri Indonesia. Bila melihat beberapa tahun ke belakang saat kita menjadi anggota Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia secara konsisten menjadi bagian dari solusi, menjembatani perbedaan, dan selalu menyuarakan kepentingan negara berkembang,” tuutr Retno.

Bahkan, Indonesia juga akan memberikan perhatian besar kepada seluruh komunitas di negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, termasuk negara-negara kepulauan kecil di wilayah Pasifik dan Karibia.

“Kami juga akan merangkul keterlibatan berbagai kalangan, perempuan, pemuda, akademisi, dunia usaha, dan parlemen,” ujar Retno.

Perhatian tersebut akan diwujudkan melalui pembahasan sesuai pilar sistem kerja G20, yaitu Finance Track dan Sherpa Track.

“Finance Track akan betul-betul fokus pada isu keuangan dan moneter. Sementara, untuk Sherpa Track, selama Presidensi ini, Indonesia akan melakukan 12 pertemuan tingkat menteri,” jelasnya.

Bahasan 12 pertemuan tersebut di antaranya development, digital economy, health, environment and climate energy, employment, trade, industry and investment, tourism, agriculture, education dan special ministerial meeting on women empowerment.

Ajang menguatkan pengaruh Indonesia

Sementara, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia 2022 dapat mengukuhkan pengaruh Indonesia di tingkat global.

“Penyerahan tuan rumah G20 kepada Indonesia menyiratkan bahwa kita tengah meningkatkan pengakuan, pengaruh, dan power secara global. Mereka (negara anggota G20 lain) juga menanti peningkatan peran kita di tingkat regional maupun global,” tutur Luhut.

Ia juga menyatakan, pemimpin dunia telah semakin mengakui posisi Indonesia, khususnya pasca berhasil mengontrol penyebaran pandemi Covid-19 yang marak terjadi di berbagai negara.

“ Hal itu bakal mendongkrak kepercayaan diri Indonesia. Kita dapat menangani masalah yang begitu kompleks melalui disiplin dan kolaborasi. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan bersama,” kata Luhut.

Di sisi lain, Luhut tidak ingin masyarakat abai terhadap potensi penyebaran kasus pandemi Covid-19 hingga ada suatu kepastian dan tujuan yang jelas.

“Menjadi negara tuan rumah untuk Presidensi 2022 mendatang akan memainkan peran signifikan dalam proses pemulihan pasca pandemi,” tandas Luhut.