Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap Jaksa Agung ST Burhanuddin segera menentukan kasus pelanggaran HAM berat saat ini, yang segera dilakukan penyidikan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin menanggapi rencana Jaksa Agung yang akan membuka penyidikan kasus pelanggaran HAM berat masa kini.

"Seyogyanya JA (Jaksa Agung) mengumumkan peristiwa mana yang hendak disidik sekaligus membentuk tim penyidiknya. Sebab penyidikan umum seperti yang disampaikan JA tidak ada diatur dalam UU," ujar Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin kepada Kompas.com, Jumat (26/11/2021).

Setidaknya terdapat empat kasus pelanggaran HAM berat masa kini yang seluruhnya terjadi setelah tahun 2000.

Keempatnya yakni tragedi Wasior 2001, tragedi Jambu Keupok di Aceh 2003, tragedi Wamena 2003, dan tragedi Paniai 2014.

Amiruddin menyatakan, keempat kasus HAM berat tersebut sama-sama memerlukan perhatian karena sudah berlangsung lama.

Amiruddin yang juga Ketua Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat mempersilakan Jaksa Agung untuk memilih kasus mana yang perlu disidik terlebih dulu.

"Silakan saja JA pilih sendiri. Mengacu pada UU, penyelidikan masing-masing peristiwa harus sendiri, tidak bisa dicampur aduk," katanya.

Terkait tim penyidik, Amiruddin berharap Jaksa Agung dapat membentuk tim tersebut sesuai peraturan.

Menurutnya, Jaksa Agung bisa mengangkat dari kalangan akademisi yang berpengalaman dalam urusan HAM hingga tokoh mayarakat yang memiliki integritas dan kapasitas di bidang HAM.

"Tim Penyidik perlu diumumkan oleh JA karena UU membatasi masa waktu penyidikan," tegas dia.

Diberitakan, Jaksa Agung ST Burhanuddin akan membuka penyidikan kasus pelanggaran HAM berat masa kini.

Burhanuddin berharap, kebijakan ini dapat memecah kebuntuan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi tunggakan selama ini.

"Saya sebagai Jaksa Agung, selaku penyidik HAM berat, mengambil kebijakan penting, yaitu tindakan hukum untuk melakukan penyidikan umum perkara pelanggaran HAM berat masa kini guna menyempurnakan hasil penyelidikan Komnas HAM," kata Burhanuddin, dikutip dari Antara, Jumat.

Burhanuddin optimistis, dengan penyidikan umum, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dapat dilakukan.