Soal 8 Kegiatan Prioritas Nasional, Kepala LAN: Apresiasi untuk Semua Stakeholder

KOMPAS.com – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto menyampaikan, pihaknya telah melaksanakan delapan mandat kegiatan yang menjadi prioritas nasional pada 2021.

Mandat tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi LAN seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yang diperbarui dengan Perpres Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

“Saya harap kegiatan Diseminasi Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2021 ini dapat menjadi wadah bagi seluruh stakeholders untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya tentang bagaimana kegiatan prioritas nasional LAN serta hasil capaiannya,” kata Adi, saat membuka acara Diseminasi Kegiatan Prioritas Nasional LAN Tahun 2021, Kamis (25/11/2021).

Acara tersebut berlangsung di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Gunung Sempu, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Adi menyampaikan, pelaksanaan kegiatan prioritas nasional sempat terkendala akibat pandemi Covid-19. Namun, berkat komitmen tinggi, LAN tetap dapat menyelesaikan sesuai target.

“Saya juga memberikan apresiasi kepada semua stakeholders LAN yang telah mendukung kegiatan kami sehingga dapat selesai pada waktunya,” tutur Adi, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Adapun kedelapan prioritas nasional LAN pada 2021 adalah sebagai berikut.

1. Laboratorium inovasi

Kegiatan laboratorium inovasi diadakan untuk memperkuat ekosistem inovasi di skala nasional.

Pada 2021, LAN telah melakukan kegiatan laboratorium inovasi di sejumlah empat daerah yang masuk kategori daerah tertinggal, terdalam, dan terluar (3T).

Empat daerah tersebut adalah Kabupaten Lombok Utara yang menghasilkan 71 Inovasi, Kabupaten Tojo Una-Una yang menghasilkan 55 Inovasi, Kabupaten Sorong yang menghasilkan 41 Inovasi, dan Kabupaten Tanimbar yang menghasilkan 94 inovasi.

2. Kajian gap analysis kebutuhan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) sesuai sektor prioritas dan potensi kewilayahan

Kajian gap analysis dilakukan untuk melihat kondisi riil kesenjangan persebaran dan kebutuhan SDM ASN. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan alternatif untuk mengatasi gap.

Kepala LAN menyampaikan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi pemahaman ASN terhadap jabatan fungsional keahlian dan keterampilan.

Sebab, hasil analisis data menunjukkan, komposisi ASN dalam jabatan pelaksana mencapai 50 persen dari jumlah keseluruhan ASN.

Lebih lanjut, kata Adi, perlu adanya formulasi perhitungan kebutuhan jabatan pelaksana dan shifting jabatan pelaksana ke jabatan fungsional.

3. Pelatihan revolusi mental

Kegiatan pelatihan revolusi mental dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dalam mengubah cara pandang, cara pikir, dan budaya kerja para ASN.

Dengan demikian, ASN mampu memberikan pelayanan publik yang bersih, berkualitas, melayani, dan responsif.

Pelatihan ini diselenggarakan di lima lokasi, yaitu Jakarta, Bandung, Makassar, Samarinda, dan Aceh.

Disebutkan Adi, terjadi peningkatan kompetensi para alumni pelatihan revolusi mental, yaitu sebesar 87,5 persen pada budaya pelayanan, 79,5 persen pada inovasi sektor publik, dan 91,7 persen pada strategi pelayanan.

4. Rekonseptualisasi dan percepatan kebijakan sekolah kader

Kepala LAN mengatakan, kegiatan rekonseptualisasi dan percepatan kebijakan sekolah kader dilakukan untuk mewujudkan manajemen talenta di Indonesia.

Lewat program sekolah kader, diharapkan para ASN mampu memenuhi soft competency yang meliputi self leadership, kepemimpinan transformatif, kepemimpinan kolaboratif, dan socialized leadership.

Selain itu, ASN juga diharapkan dapat memenuhi hard competency yang meliputi kompetensi teknis, digital, dan manajemen.

5. Kebijakan sistem diklat kepemimpinan ASN mendukung smart governance

Dalam bidang pengembangan kompetensi ASN, disusun pula kebijakan dan modul diklat kepemimpinan ASN untuk mendukung smart governance.

6. Kebijakan pelatihan teknis substantif jabatan fungsional ASN mendukung smart governance

Pada program prioritas nasional 2021, LAN juga menyusun kebijakan dan modul pelatihan teknis substantif jabatan fungsional ASN mendukung smart governance.

7. Modul sistem diklat kepemimpinan ASN mendukung smart governance

Dalam rangka mengembangkan kompetensi ASN, menyusun modul sistem diklat kepemimpinan ASN untuk mendukung terciptanya smart governance.

8. Modul pelatihan teknis substantif jabatan fungsional ASN mendukung smart governance

Program prioritas kedelapan yang telah dilaksanakan LAN adalah mengembangkan model pelatihan teknis substantif untuk jabatan fungsional ASN.