Salin Artikel

Ma'ruf Minta Program Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Segera Membuahkan Hasil

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta program Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) segera membuahkan hasil.

“Seperti yang telah sering saya sampaikan, di samping rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang, harus ada beberapa quick wins yang 'netes' (membuahkan hasil),” ujar Ma'ruf saat memimpin rapat tentang ekonomi dan keuangan syariah di Istana Wapres, dikutip dari siaran pers, Kamis (25/11/2021).

Salah satu program yakni percepatan pembangunan kawasan industri halal (KIH) sebagai pengembangan ekosistem hal.

Pasalnya, kata Ma'ruf, arahan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia tahun 2024 sudah sangat jelas.

“Kita ingin semakin banyak investor dalam pengembangan KIH. Selain membangun KIH baru, kita harus optimalkan KIH yang ada,” kata Ma'ruf, yang juga menjabat Ketua Harian KNEKS.

Selain itu, Ma'ruf juga meminta agar berbagai program KNEKS disinergikan tanpa menghambat proses yang telah berjalan, termasuk dalam hal regulasi dan ketentuan hukum.

Ma'ruf mencontohkan soal kodifikasi data perdagangan industri produk halal agar disinergikan dan dikoordinasikan dengan Ditjen Bea dan Cukai dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan.

"Seluruh program tersebut juga harus memiliki target capaian yang terukur, seperti implementasi sertifikasi halal UMKM dengan target jumlah UMKM yang tersertifikasi halal," kata Ma'ruf.

Di samping itu, penyesuaian dengan kemampuan anggaran kementerian dan lembaga juga dinilai penting , sehingga meningkatkan kontribusi pemerintah daerah dan dunia usaha.

Pada kesempatan itu, Ma'ruf sekaligus menekankan pentingnya mendorong pendirian pusat-pusat inkubasi sebagai penyemaian dan pengembangan pengusaha syariah.

Termasuk mendirikan pusat-pusat bisnis syariah (sharia business center) sebagai sarana interaksi antarpelaku bisnis syariah.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/25/17155281/maruf-minta-program-komite-nasional-ekonomi-dan-keuangan-syariah-segera

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Nasional
Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Nasional
Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Nasional
Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa 'Numpang' Latihan di Langit RI

Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa "Numpang" Latihan di Langit RI

Nasional
Menkes: 'Feeling' Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Menkes: "Feeling" Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Nasional
Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Nasional
Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Nasional
Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Nasional
Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.