Salin Artikel

UPDATE: Sebaran 451 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 85 Kasus

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melaporkan penambahan 451 kasus Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan kasus positif itu tersebar di 28 provinsi.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang diterima Kompas.com, Rabu (24/11/2021), total kasus positif di Indonesia mencapai 4.254.443.

Penambahan tertinggi tercatat di Jawa Barat dengan 85 kasus. Kemudian DKI Jakarta 82 kasus, dan Jawa Tengah 53 kasus.

Sementara itu, pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 377 orang, sehingga jumlahnya menjadi 4.102.700 orang.

Kemudian, ada penambahan 13 kasus kematian akibat Covid-19. Dengan demikian, pasien Covid-19 yang meninggal dunia kini mencapai 143.766 orang.

Berikut ini sebaran kasus baru Covid-19 per 24 November 2021:

1. Jawa Barat: 85 kasus baru

2. DKI Jakarta: 82 kasus baru

3. Jawa Tengah: 53 kasus baru

4. Jawa Timur: 36 kasus baru

5. DI Yogyakarta: 35 kasus baru

6. Riau: 29 kasus baru

7. Nusa Tenggara Timur: 17 kasus baru

8. Kalimantan Barat: 17 kasus baru

9. Bali: 16 kasus baru

10. Kalimantan Timur: 12 kasus baru

11. Banten: 10 kasus baru

12. Papua: 9 kasus baru

13. Bangka Belitung: 7 kasus baru

14. Papua Barat: 7 kasus baru

15. Sumatera Utara: 6 kasus baru

16. Kalimantan Selatan: 6 kasus baru

17. Sulawesi Selatan: 5 kasus baru

18. Sumatera Selatan: 4 kasus baru

19. Sumatera Barat: 2 kasus baru

20. Kepulauan Riau: 2 kasus baru

21. Nusa Tenggara Barat: 2 kasus baru

22. Kalimantan Tengah: 2 kasus baru

23. Sulawesi Utara: 2 kasus baru

24. Aceh: 1 kasus baru

25. Jambi: 1 kasus baru

26. Kalimantan Utara: 1 kasus baru

27. Sulawesi Tengah: 1 kasus baru

28. Sulawesi Tenggara: 1 kasus baru

29. Bengkulu: 0 kasus baru

30. Lampung: 0 kasus baru

31. Gorontalo: 0 kasus baru

32. Sulawesi Barat: 0 kasus baru

33. Maluku: 0 kasus baru

34. Maluku Utara: 0 kasus baru

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/24/18583261/update-sebaran-451-kasus-baru-covid-19-tertinggi-di-jawa-barat-dengan-85

Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke