Mitigasi Bencana Banjir di Sejumlah Wilayah, BNPB Belajar dari Belanda

Raditya mengatakan, fenomena La Nina menyebabkan naiknya intensitas hujan sehingga memicu terjadinya bencana hidrometeorologi basah seperti, banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah.

"Data menunjukkan bahwa banjir saat ini sudah terjadi di beberapa tempat seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Deli Serdang dan beberapa tempat lainnya," kata Raditya dalam acara Ambassador Talk, Selasa (23/11/2021).

Raditya mengatakan, pihaknya perlu belajar dari Pemerintah Belanda dalam upaya mitigasi banjir.

Belanda, kata dia, mampu meminimalisasi dampak bencana banjir di Eropa Barat tanpa korban jiwa pada Juli 2021.

"Ini kita akan mendengarkan best practice dalam pendekatan Belanda dalam pengelolaan air dan kebijakan manajemen keairan," ujarnya.

Lebih lanjut, Raditya mengatakan, ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari Belanda untuk memitigasi banjir, salah satunya kebijakan water management.

"Saya rasa pembelajaran itu bisa menjadi salah satu upaya bagaimana kita meningkatkan strategi tata ruang perencanaan untuk mengantisipasi risiko bencana sebelum terjadinya banjir dan longsor," ucap dia.

Di acara yang sama, Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambertus Christiaan Grijns membeberkan cara negaranya mengatasi masalah banjir.

Lambert menilai kunci sukses keberhasilan Belanda adalah komitmen untuk mau berinvestasi membangun infrastruktur jangka panjang untuk penanggulangan banjir.

Infrastruktur mahal yang dibangun Belanda itu tidak menjadi soal karena negeri kincir angin itu sudah merasakan pil pahit dari bencana banjir tahun 1953.

Ia juga menilai kunci kesuksesan Belanda dalam menangani bencana banjir adalah kerja sama dari semua pihak.

"Pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dari berbagai sektor, hingga masyarakat, semuanya mendukung upaya untuk menangani banjir," katanya.

Lambert menilai, kunci sukses ini bisa ditiru dalam penanggulangan banjir di Indonesia, termasuk Jakarta.

Sebab, masalah banjir Jakarta juga tidak hanya bisa diselesaikan sendirian oleh pemerintah provinsi.

Ini harus menjadi komitmen bersama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah di sekitar Jakarta, serta sektor swasta dan seluruh masyarakat.

"Itu sudah terbukti di Belanda dan harusnya bisa dilakukan disini," katanya.