Jokowi Minta Jajarannya Edukasi Masyarakat tentang Penerapan PPKM Level 3 Saat Nataru

KOMPAS.com – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya mengedukasi masyarakat terkait rencana pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Tanah Air.

Sebab, kata Jokowi, terdapat pihak-pihak yang menolak rencana pemerintah untuk menerapkan PPKM level 3 jelang libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru).

"Ada beberapa yang menolak pemberlakuan PPKM Level 3 ini karena memang menginginkan situasi menjadi normal kembali," imbuhnya saat membuka rapat terbatas evaluasi PPKM bersama para menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku paham akan dampak pemberlakuan pembatasan, terutama pada penurunan pariwisata.

Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa lonjakan pandemi Covid-19 akan berakibat pada penurunan ekonomi.

"Kami harus ingat bahwa apa pun, terutama pariwisata di Bali, memang terdampak paling dalam. Akan tetapi juga perlu dijelaskan bahwa apabila situasi tidak terkendali justru akan memukul balik ekonomi dan pariwisata di Indonesia," ujar Jokowi.

Oleh karenanya, ia juga meminta para menteri menyampaikan perkembangan kasus Covid-19 di sejumlah negara, utamanya kenaikan kasus di Eropa.

Sebab, sebut Jokowi, situasi tersebut yang mendasari pemerintah untuk menerapkan PPKM level 3 di seluruh daerah.

Adapun PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia akan berlaku selama sepekan, mulai Jumat (24/12/2021) hingga Minggu (2/1/2022).

Selain PPKM level 3 di seluruh wilayah, pemerintah sendiri telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah lonjakan Covid-19 jelang libur Nataru.

Sebab, berkaca dari pengalaman sebelumnya, libur panjang mengakibatkan kenaikan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan penularan virus SARS-CoV-2.

Sejumlah upaya yang disiapkan pemerintah itu mulai dari penyiapan rumah sakit (rs), hingga percepatan vaksinasi.

Sebagai langkah lanjut, Jokowi meminta jajarannya agar menjalankan upaya tersebut secara serius.

Meski saat ini situasi pandemi virus SARS-CoV-2 di Indonesia sudah menunjukkan perbaikan, tetapi ia tidak ingin ada lagi peningkatan Covid-19 akibat libur Nataru.

"Selama sepekan terakhir kasus aktif di Indonesia menurun 892 kasus dari 9.018 kasus pada Minggu (14/11/2021) menjadi 8.126 kasus per Minggu (21/11/2021),” ujar Jokowi.

Sementara itu, untuk penambahan kasus baru rata-rata sebanyak 362 kasus per hari. Angka ini tidak bisa dipastikan apalagi sebentar lagi akan masuk libur Nataru, di mana banyak negara Eropa juga mengalami kenaikan kasus Covid-19.

Penyiapan RS

Dalam rapat terbatas tersebut, Jokowi juga meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan kesiapan rumah sakit (rs) menjelang libur Nataru.

Dengan demikian, apabila terjadi lonjakan Covid-19 karena Nataru, pasien bisa segera mendapat perawatan di rs sehingga angka kematian bisa ditekan.

Oleh karenanya, Jokowi meminta pihak rumah sakit di seluruh daerah agar selalu siaga, khususnya yang berisiko mengalami lonjakan Covid-19.

"Saya minta Menkes Budi untuk melakukan langkah-langkah antipasi guna memastikan kesiapan rs, apabila terjadi lonjakan pasien sakit selama akhir Desember dan awal Januari 2022. Utamanya pada pemetaan situasi dan di daerah yang berpotensi kasusnya meningkat," kata dia.

Bersamaan dengan itu, Jokowi juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk gencar melakukan percepatan vaksinasi Covid-19.

"Saya ingin cakupan vaksinasi mencapai 70 persen dan benar-benar bisa tercapai di akhir tahun," katanya.

Untuk mengejar target tersebut, Jokowi meminta jajarannya lebih proaktif, seperti melakukan vaksinasi door to door atau dari pintu ke pintu.

Terkait percepatan vaksinasi door to door, ia meminta dinas kesehatan (dinkes) bersama unsur pemerintah daerah lainnya bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

"Saya melihat door to door yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) juga baik. Karena target vaksinasi lanjut usia (lansia) maka diharapkan vaksinasi berjalan lancar. Utamanya untuk pemerintah daerah (pemda) dengan cakupan vaksinasi rendah agar diberikan bantuan secara khusus," ucap Jokowi.

Kick off G20

Selain libur Nataru, Jokowi mengingatkan bahwa pada awal Desember Indonesia akan menggelar kick off Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Kick off sherpa meeting akan diselenggarakan di Jakarta, sedangkan kick off finance track rencananya digelar di Bali.

Guna mencegah penularan virus lebih dini, Jokowi meminta kedatangan para delegasi pertemuan kick off G20 didampingi Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 baik di bandara, hotel, maupun di lokasi pertemuan.

"Saya minta secara detail didampingi dari Satgas kedatangan delegasi di bandara, hotel dan lingkungan hotel atau resort, sampai ke venue-venue," katanya.

Pasalnya, lanjut Jokowi, dalam gelaran itu dunia akan melihat kemampuan Indonesia sebagai tuan rumah dalam dua ajang tersebut.

"Oleh sebab itu, kemampuan kami dalam mengendalikan pandemi betul-betul diuji. Dan utamanya dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes)," ucap dia.

Adapun prokes yang dimaksud, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi dan mencegah kerumunan, serta menghindari makan bersama (6M).

Gas dan rem

Selain Satgas Covid-19, Jokowi juga meminta para gubernur, bupati, dan wali kota menyeimbangkan gas dan rem dalam penanganan Covid-19. Sebab, keseimbangan gas dan rem tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

"Disampaikan pula kepada gubernur bupati, wali kota untuk menyeimbangkan betul-betul gas dan rem, sehingga negeri ini bisa mempertahankan momentum untuk ekonomi tumbuh positif," kata Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, pada kuartal II 2021, pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen. Kemudian pada kuartal III pertumbuhan ekonomi tercatat di angka 3,51 persen.

Ia berharap, ekonomi kuartal IV tumbuh lebih baik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Jokowi pun meminta seluruh kementerian dan lembaga satu frekuensi dalam menghadapi Desember 2021.

Oleh karenanya, ia mengingatkan agar seluruh instansi tersebut saling bekerja sama dan tidak terjebak ego sektoral.

"Utamakan kerja sama dan koordinasi sehingga kelihatan bahwa kami memiliki frekuensi sama," kata Kepala Negara RI itu.

Tulisan ini telah tayang sebelumnya dengan judul "Wanti-wanti Jokowi soal PPKM Level 3 dan Pencegahan Lonjakan Covid-19 Jelang Nataru".

Penulis: Fitria Chusna Farisa | Editor: Icha Rastika